Amnesia Sejarah dan Kekuasaan

Kalau diperhatikan lebih saksama, istilah ”monarki” yang dilawankan dengan ”demokrasi” dalam tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah mendengarkan presentasi Mendagri Gamawan Fauzi soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY dalam Rapat Terbatas Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, (26/11/2010) menunjukkan sejenis ”kecerobohan” seorang Kepala Negara, bukan semata kesalahan komunikasi yang menyisakan ”ruang tafsir yang terlalu lebar” seperti dikatakan beberapa pengamat politik di Jakarta.

Nasionalisme di Batas Teritorialitas

HARIAN Jawa Pos (edisi 15-17 September 2010) menyajikan laporan menarik tentang kehidupan warga negara kita yang hidup di Pulau Sebatik, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam laporan itu terungkap, warga Indonesia lebih senang tinggal di Malaysia. Itu terutama disebabkan oleh alasan ekonomi. Pemerintah Malaysia, misalnya, menyediakan lahan dengan harga sewa yang murah apabila dibandingkan dengan Indonesia. “Persoalan perut” merupakan problem yang sangat krusial.

Negeri Surga bagi Koruptor

Menoleransi koruptor dengan fasilitas remisi, pembebasan bersyarat, apalagi grasi tak lebih dari upaya menarik simpati rakyat. Caranya, dibungkus dengan ”belas kasihan” dan ”penghargaan hak asasi manusia”. Inilah presiden pertama di negeri ini yang memberikan pengampunan bagi koruptor. Kalaulah presiden sensitif terhadap penderitaan rakyat, apalagi tidak mencederai rasa keadilan, sudah pasti rakyat akan merasa bahagia di hari kemerdekaan tahun ini.

MARWAN MAS

Pilkada Membuat Rakyat Mata Duitan?

Kampanye tentang Kesejahteraan

Kira-kira, apa arti pemilihan kepala daerah langsung itu bagi masyarakat biasa? Kampanye yang meriah yang tak jarang dibungkus dalam bentuk tontonan, rezeki (baca: duit) yang digelontorkan oleh pasangan calon dengan harapan dipilih rakyat, atau keuntungan-keuntungan kecil lainnya?

Fakta terjadinya praktik politik uang sangat sering terungkap dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK). Jumat (6/8) siang, misalnya, lima saksi duduk berderet di ruang sidang utama MK. Satu per satu menjelaskan besaran uang yang mereka diterima, yaitu antara Rp 20.000 dan Rp 250.000.

Oleh Susana Rita

Ekodamai

Perang Dunia III tak jadi pecah. Konfrontasi blok Timur dan Barat batal. Namun, Afganistan tidak kunjung damai. Di Iran dan Irak, kekerasan berkecamuk. Deutsche Welle mengutip ucapan: ”Kalau ada neraka di dunia ini, tentulah di tengah Afrika: di sana pembantaian terjadi di mana-mana oleh siapa pun.”

BS Mardiatmadja

Azab di Arab, Mujur di Singapura

KOMPAS.com — Saat ditanya, negara tujuan mana yang paling bermasalah buat tenaga kerja wanita Indonesia? Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri Departemen Luar Negeri Teguh Wardoyo menjawab, ”Pertama, Malaysia, berikutnya, Arab Saudi, Kuwait, dan Jordania.” Lalu, negara tujuan paling menguntungkan? ”Singapura, Hongkong, dan Taiwan,” katanya.
Oleh Windoro Adi

Kampanye Semakin Cerdas?

Oleh Erwin Wirawan

Ada yang berbeda dalam kampanye 2009 ini. Materi kampanye bukan lagi sekedar ajakan untuk memilih seseorang, tapi sudah mengarah pada perdebatan substansi suatu kebijakan. Salah satu isu panas dalam kampanye saat ini adalah soal Bantuan Langsung Tunai (BLT). Megawati dari PDIP melontarkan kritik keras terhadap BLT, karena selain nilai uang bantuan dianggap tidak berharga, dalam pelaksanaannya bantuan ini merendahkan martabat manusia.