Category Archives: Kebijakan

Nasionalisme di Batas Teritorialitas

HARIAN Jawa Pos (edisi 15-17 September 2010) menyajikan laporan menarik tentang kehidupan warga negara kita yang hidup di Pulau Sebatik, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam laporan itu terungkap, warga Indonesia lebih senang tinggal di Malaysia. Itu terutama disebabkan oleh alasan ekonomi. Pemerintah Malaysia, misalnya, menyediakan lahan dengan harga sewa yang murah apabila dibandingkan dengan Indonesia. “Persoalan perut” merupakan problem yang sangat krusial. Baca lebih lanjut

Iklan

Negeri Surga bagi Koruptor

Menoleransi koruptor dengan fasilitas remisi, pembebasan bersyarat, apalagi grasi tak lebih dari upaya menarik simpati rakyat. Caranya, dibungkus dengan ”belas kasihan” dan ”penghargaan hak asasi manusia”. Inilah presiden pertama di negeri ini yang memberikan pengampunan bagi koruptor. Kalaulah presiden sensitif terhadap penderitaan rakyat, apalagi tidak mencederai rasa keadilan, sudah pasti rakyat akan merasa bahagia di hari kemerdekaan tahun ini.

MARWAN MAS
Baca lebih lanjut

Dakwah Anggaran Kaum Santri

Yusuf Thantowi

DI sebuah forum diskusi terjadi dialog antara aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan seorang peserta yang mewakili unsur birokrasi. “Sebenarnya dalam rangka apa kegiatan ini dilaksanakan dan untuk apa ?” tanya pegawai yang berasal dari Bappeda NTB itu.

Mendegar pertanyaan pegawai berbaju dinas itu, aktivis LSM yang hadir diforum itu menjawab, “Kita ingin membantu pemerintah daerah mensukseskan program pendidikan dan kesehatan gratis. Akan sangat disayangkan program yang menelan biaya cukup besar itu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin” jelasnya.

Yusuf Tantowi
Baca lebih lanjut

IKIP Mataram dan Krisis Akademik

Surat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tentang belum adanya perpanjangan izin operasional jurusan pendidikan Fisika yang ditujukan ke IKIP Mataram menjadi “tamparan” nyata pendidikan di NTB.

Sebenarnya, reaksi mahasiswa menanggapi perpanjangan izin Jurusan Pendidikan Fisika IKIP Mataram telah muncul sejak 12 April 2008 dua tahun silam. Beragam aksi dan dialog dialkukan dengan mengundang pakar dan akademisi. Hasilnya, IKIP harus segera memperpanjang izin karena otomatis akan sangat berengaruh bagi mahasiswa yang sudah menginjak semeseter enam.

Oleh : Khairul Saleh

Baca lebih lanjut

Soal Listrik Bisa Ke Jalur Hukum

MATARAM-Opinikampus. Timpangnya kebijakan Negara dalam urusan kelistrikan telah mengakibatkan rakyat kehilangan hak-hak sosial, ekonominya. Kebijakan yang dimaksud adalah UU energi yang dinilai terlalu memrbuka ruang dikuasasinya asset-aset energi Negara oleh asing. Hal ini diungkapkan Achmad Rifa’i saat berbicara di acara diskusi bertema “Mencari Jalur Hukum Penyelesaian Krisis Listrik” yang selenggarakan Aliansi Anti Mati Listrik (A2ML) di Asrama Lombok Timur Mataram Jum’at (05/11)

Ditambahkan Rifa’i, isu bahwa pasangan SBY-Budiono pro neolib pada saat kampaye beberapa bulan kian terbuktikan. Salah satunya dapat dilihat dari liberalisasi pada asset-aset energi nasional salah satunya Blok Cepu yang dikuasai Exon Mobil.
Baca lebih lanjut