Category Archives: Demokrasi

Amnesia Sejarah dan Kekuasaan

Kalau diperhatikan lebih saksama, istilah ”monarki” yang dilawankan dengan ”demokrasi” dalam tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah mendengarkan presentasi Mendagri Gamawan Fauzi soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY dalam Rapat Terbatas Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, (26/11/2010) menunjukkan sejenis ”kecerobohan” seorang Kepala Negara, bukan semata kesalahan komunikasi yang menyisakan ”ruang tafsir yang terlalu lebar” seperti dikatakan beberapa pengamat politik di Jakarta.
Baca lebih lanjut

Iklan

Nasionalisme di Batas Teritorialitas

HARIAN Jawa Pos (edisi 15-17 September 2010) menyajikan laporan menarik tentang kehidupan warga negara kita yang hidup di Pulau Sebatik, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam laporan itu terungkap, warga Indonesia lebih senang tinggal di Malaysia. Itu terutama disebabkan oleh alasan ekonomi. Pemerintah Malaysia, misalnya, menyediakan lahan dengan harga sewa yang murah apabila dibandingkan dengan Indonesia. “Persoalan perut” merupakan problem yang sangat krusial. Baca lebih lanjut

Negeri Surga bagi Koruptor

Menoleransi koruptor dengan fasilitas remisi, pembebasan bersyarat, apalagi grasi tak lebih dari upaya menarik simpati rakyat. Caranya, dibungkus dengan ”belas kasihan” dan ”penghargaan hak asasi manusia”. Inilah presiden pertama di negeri ini yang memberikan pengampunan bagi koruptor. Kalaulah presiden sensitif terhadap penderitaan rakyat, apalagi tidak mencederai rasa keadilan, sudah pasti rakyat akan merasa bahagia di hari kemerdekaan tahun ini.

MARWAN MAS
Baca lebih lanjut

Dakwah Anggaran Kaum Santri

Yusuf Thantowi

DI sebuah forum diskusi terjadi dialog antara aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan seorang peserta yang mewakili unsur birokrasi. “Sebenarnya dalam rangka apa kegiatan ini dilaksanakan dan untuk apa ?” tanya pegawai yang berasal dari Bappeda NTB itu.

Mendegar pertanyaan pegawai berbaju dinas itu, aktivis LSM yang hadir diforum itu menjawab, “Kita ingin membantu pemerintah daerah mensukseskan program pendidikan dan kesehatan gratis. Akan sangat disayangkan program yang menelan biaya cukup besar itu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin” jelasnya.

Yusuf Tantowi
Baca lebih lanjut

Pilkada Membuat Rakyat Mata Duitan?

Kampanye tentang Kesejahteraan

Kira-kira, apa arti pemilihan kepala daerah langsung itu bagi masyarakat biasa? Kampanye yang meriah yang tak jarang dibungkus dalam bentuk tontonan, rezeki (baca: duit) yang digelontorkan oleh pasangan calon dengan harapan dipilih rakyat, atau keuntungan-keuntungan kecil lainnya?

Fakta terjadinya praktik politik uang sangat sering terungkap dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK). Jumat (6/8) siang, misalnya, lima saksi duduk berderet di ruang sidang utama MK. Satu per satu menjelaskan besaran uang yang mereka diterima, yaitu antara Rp 20.000 dan Rp 250.000.

Oleh Susana Rita
Baca lebih lanjut

“People’s Power” Sekali Lagi

Budiarto Shambazy

Alhamdulillah, semua orang lega unjuk rasa di sejumlah kota memperingati Hari Antikorupsi Internasional, 9 Desember, berlangsung damai. Pihak-pihak tertentu yang mengembuskan rumor massa akan ditunggangi penumpang gelap untuk mendongkel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang terbukti isapan jempol belaka, mestinya minta maaf.

Rakyat, yang sering dianggap remeh oleh the ruling elite, terbukti makin matang berdemokrasi. Tujuan unjuk rasa memfokuskan perhatian rakyat kepada kegagalan pemberantasan korupsi sejak kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai pembentukan Pansus Century di DPR, telah mencapai sasaran. Baca lebih lanjut

Soal Listrik Bisa Ke Jalur Hukum

MATARAM-Opinikampus. Timpangnya kebijakan Negara dalam urusan kelistrikan telah mengakibatkan rakyat kehilangan hak-hak sosial, ekonominya. Kebijakan yang dimaksud adalah UU energi yang dinilai terlalu memrbuka ruang dikuasasinya asset-aset energi Negara oleh asing. Hal ini diungkapkan Achmad Rifa’i saat berbicara di acara diskusi bertema “Mencari Jalur Hukum Penyelesaian Krisis Listrik” yang selenggarakan Aliansi Anti Mati Listrik (A2ML) di Asrama Lombok Timur Mataram Jum’at (05/11)

Ditambahkan Rifa’i, isu bahwa pasangan SBY-Budiono pro neolib pada saat kampaye beberapa bulan kian terbuktikan. Salah satunya dapat dilihat dari liberalisasi pada asset-aset energi nasional salah satunya Blok Cepu yang dikuasai Exon Mobil.
Baca lebih lanjut