PERGUB Wajib Sastra; Sebuah Tanggapan

TERKAIT dengan pelajaran sastra di sekolah, tidak lebih tidak kurang dari pelajaran lainnya. Semuanya memberikan pemahaman yang penting dalam menghadapi masalah yang muncul darinya, terlebih bagi siswa yang memanfaatkan pemahamannya dari materi tersebut dalam menjawab tantangan yang mengaitkan peribadinya dengan masalah yang dihadapi.

Oleh: Hairul Saleh

“Manusia menciptakan sejarah namun tidak dalam keadaan-keadaan
yang sesuai dengan pilihan mereka sendiri” – Karl Marx-

Disela-sela kegiatan seminar di sebuah hotel di Mataram pada 16 November 2011 lalu, Peraturan Gubernur (Pergub) tentang wajib baca sastra untuk semua jenjang pendidikan di NTB diluncurkan. Pergub penting tersebut mengundang respon dan kritik dari para pemerhati sastra terutama para seniman. Namun sial, dari berbagai respon dan kritik yang ada, tak satupun orang yang mengulas isi pergub tersebut.
Tulisan Saudara Mahsun, Keberaksaraan dan Pemartabatan Manusia yang terbit di Lombok Post tepat di hari peluncuran pergub tersebut harusnya bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana kesusasteraan dapat memberikan warna baru bagi dunia pendidikan. Namun Ayal, guru besar linguistik FKIP Unram yang juga salah seorang yang terlibat dalam penggarapan naskah pergub tersebut malah larut menanggapi tulisan Rina Yulianti yang terbit dikoran yang sama sehari sebelumnya, khususnya pada pernyataan yang menganggap pergub sebagai upaya “paksa” perintah wajib membaca karya sastra. Akhirnya tulisan Mahsun hanya berisi pembelaan dirinya sebagai perancang pergub dan bukannya mengapresiasinya sebagai kegelisahaan sesunguhnya atas posisi sastra yang semakin berjarak dengan masyarakat.
Di sini, saya bermaksud menyinggung sastra dan selanjutnya menanggapi keberadaan pergubnya. Sebagaimana yang telah dikatakan, sastra menandai dikotomis fase peradaban umat manusia. Klaim ini berdasar pada anggapan bahwa peradaban prasejarah berahkhir ketika munculnya tulisan. Tulisan lalu menciptakan babak peradaban baru yang dikenal dengan sejarah. Begitulah Mahsun menyarikan sastra dalam tulisannya.
Logika pelekatan istilah sastra dalam tulisan dimaksudkan Mahsun belum jelas. Sastra tidak serta merta dijelaskan dari aktifitas-aktifitas tulis yang dari sebagiannya kemudian terbentuk. Untuk menguatkan klaim sastra yang menandai sejarah, beliau hanya menyontoh saat memulai pengenalan manusia terhadap nama-nama binatang dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, melesat sembari menyerukan terhadap dunia pendidikan wajib membaca sastra.
Berbekal perintah membaca yang dikutip dari surat al-alaq, “Iqra”, ayat pertama Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk membaca. Hal yang sesungguhnya dikaitkan untuk mendukung kehadiran pergub yang telah dimunculkan. Terang bahwa opini tersebut tidak berbicara sejarah sastra sebagai landasan akademik-ilmiah melainkan mengaksentuasikan landasan advokatif sebagai ‘upaya’ legal formal mengimplementasikan Pergub seraya membantah adanya daya “paksa” yang menjadi kodrat suatu aturan hukum.
Sastra dari segi etimologi mengacu pada kata literatur (Belanda) dan literature (Inggris) yang berarti karya tulis. Di sini sastra tidak dimaksudkan sebagai daftar nama-nama, melainkan sebagai kekuatan buadaya yang terkandung dalam ekspresinya. Bahasa sebagai bahan bakunya baik lisan maupun tulisan tersusun dalam skema bentuknya.
Kita tahu, masa peralihan dari satu zaman memasuki zaman baru sangat pelan bahkan seringkali tak tersadari. Kelahiran sebuah sastra (tulisan) tidak bisa begitu saja hadir (given) tanpa ada peroses sebelumnya (zaman yang serba lisan). Sastra memiliki sejarahnya sendiri dalam fase peradaban manusia ke tingkat lanjut, tingkat peradaban baca-tulis. Lantas, bagaimana dengan adanya sastra lisan, apakah ia tidak layak dimartabatkan juga? Sejauh yang saya tahu samapai kini, belum ada menyinggungnya dan nampaknya keterlibatannya tidak disertakan dalam pergub, entah barangkali karena ia lisan yang didengar bukan tulis yang dibaca.
Hingga saat ini, kita mengenal fase kesusastraan tradisonal dan fase kesusastraan modern. Sastra tradisional umumnya diungkapkan secara lisan disebabkan terutama di Eropa sampai pertengahan abad ke-15, budaya baca tulis baru mulai berkembang, selain itu belum adanya mesin cetak, buku, alat rekam dan kebutuhan lainnya. Adapun sastra lisan berupa dongeng, legenda, dan hikayat. Jenis tersebut diungkapkan secara lisan dan diyakini sebagai gambaran yang sesungguhnya tentang manusia, masyarakat, alam, dan berbagai peristiwa yang melibatkan mereka di masa lampau. Termasuk dalam hal ini cerita tentang asal usul nenek moyang, gunung, kota, kekuasaan raja, dan sebagainya. Dengan demikian sastra lisan secara historis memiliki kekuatan budaya dalam perjalanan peradaban terlebih bagi masyarakat Indonesia.
Seiring perjalanan waktu, kebudayaan baca tulis semakin matang. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan dan munculnya kecanggihan teknologi khususnya mesin cetak. Hal demikian menurut Ariel Heryanto dalam buku Budaya Sastra (1984) mengubah suatu pola pikir masyarakat yang semula hidup dalam kungkungan budaya lisan, memunculkan antara apa yang dianggap karya tulis fiksi dan apa yang dianggap karya tulis faktual. Apabila keduanya mengungkapkan tentang suatu rentetan peristiwa manusia maka muncul pengertian baru tentang apa yang dikatakan sastra dan apa yang dikatakan sejarah.
Sekilas dengan sastra di atas, saya ingin kembali ke pergubnya. Yang perlu diingat bahwa dunia pendidikan (baca: sekolah) mengacu pada kurikulum yang ditata langsung dari pusat. Di samping itu, buku-buku teks pelajaran hanya berisi poin-poin materi yang diajarakan. Lalu diketahui penerbit-penerbit buku teks yang responsif siap memegang pengadaannya. Standar isi dari buku teks tersebut memuat hal-hal teknis materi pelajaran dan soal-soal yang harus dijawab. Penerbit bukannya salah ataupun benar tetapi karena sebagai badan usaha yang mesti memenuhi kepuasan dari keinginan pemesannya.
Situasi antara teks pelajaran dan tuntutan standar kompetensi siswa yang harus terpenuhi membuat proses pembelajaran kelas menjadi sangat kaku dan mekanis. Juga terburu-buru. Hal ini tidak terlepas dari ’narasi besar’ yang menjadi momok atmosfer pendidikan saban tahun yakni sistem ujian nasional yang menentukan kelulusan siswa. Selain belum adanya pembidangan program studi di tingkat sekolah, siswa akhirnya mau tidak mau dituntut mempelajari dan memahami masing-masing jenis mata pelajaran yang banyak itu. Kalaupun ada seperti di tingkat menengah kejuruan, tetapi materinya tetap saja sama selain materi khusus yang malah menjadi penambah untuk sekadar pemenuhan pembeda atas identitas. Bisa dipahami bagaimana sekolah, guru, dan siswa menyusun dan mengatur jam efektif dalam keadaan waktu yang terbatas dan sangat singkat.
Mengingat keterbatasan waktu, sekolah terkadang melaksanakan ekstra pembelajaran di luar intra jam efektif yang ada di kurikulum ataupun silabus. Dengan demikian siswa belajar di sekolah dari jam tujuh pagi hingga sore hari. Betapa rentang waktu tersebut harus dijalani oleh otak tanpa diistirahatkan. Tidak sedikit juga bermunculan lembaga pendidikan di luar sekolah yang menjalankan jasanya untuk melakukan kursus terhadap materi pelajaran tertentu terutama materi yang diujinasionalkan. Lagi-lagi masalah yang dilakukan terkait hal-hal teknis dan tips bagaimana menjinakkan soal semata.
Dari situasi model pendidikan indonesia tersebut, tidak sedikit dampak kontra dari tujuan pendidikan yang diakibatkan. Baik yang terjadi di lingkungan, antara; siswa-sekolah, siswa-guru, siswa-siswa, maupun yang terjadi di lingkungan luar sekolah, antara; siswa-orang tua, siswa-sanak keluarga, dan siswa-lingkungan sosial budaya tempatnya berada.
Terkait dengan pelajaran sastra di sekolah, tidak lebih tidak kurang dari pelajaran lainnya. Semuanya memberikan pemahaman yang penting dalam menghadapi masalah yang muncul darinya, terlebih bagi siswa yang memanfaatkan pemahamannya dari materi tersebut dalam menjawab tantangan yang mengaitkan peribadinya dengan masalah yang dihadapi. Masing-masing materi memiliki kontribusi dalam membentuk karakter. Dominasi kecenderungan kemampuan siswa akan menentukan perkembangan potensi dan selanjutnya menjadi petanda identitas atas profesinya jika sempat ia menjadi (to be).
Lalu, bagaimana dengan pergub wajib membaca sastra bisa dilaksanakan dengan membaca karya sastra yang notabenenya membutuhkan waktu yang tidak sedikit? Peluang kemungkinan terlaksananya sedikit itupun kalau hendak terperangkap pada logika mekanis dalam keadaan-keadaan seremonial seperti lomba-lomba yang dimaksudkan para penggagasnya? Kalau tidak, perlu perombakan kurikulum dari tingkat hulu ke hilir. Itu memang pekerjaan maha besar. Tetapi kalau tidak, pergub hanya akan menjadi arsip formal-legal di lemari-lemari. Kita perlu belajar dari peraturan lain, semisal Perwal yang melarang pemungutan liar di sekolah. Seperti biasa, setelah ia dilanggar dan tidak dihiraukan maka akan ada yang berkata, ”kita akan panggil pihak yang tidak taat tersebut.” Lho

Mataram, 20 November 2011

One response to “PERGUB Wajib Sastra; Sebuah Tanggapan

  1. salam persma… bang saya mau tanya. sejauh ini bagai mana realisasi pemerintah tentang pergub yang diluncurkan sejak 16 n0v 2011 lalu…. singkatnya menurut analisa abang thanks salam persma

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s