Paradoks Negeri 1000 Masjid

DI suatu negeri yang mashur disebut ‘Negeri 1000 Masjid’ – memerintah seorang gubernur muda nan alim. Saking mudanya, ia dianugrahi predikat sebagai gubernur termuda seantero Nusantera. Dan dia disebut alim (orang yang berilmu) karena beliau mahir dalam ilmu agama plus alumni sebuah universitas Islam terkenal di Timur Tengah.

Yusuf Thantowi*


Suatu hari sang gubernur mengadakan sayembara. Dalam sayembaranya, ia minta dibuatkan sebuah masjid yang luas dan megah. Memiliki kubah yang besar disertai dengan menara yang tinggi. Di lengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti kantor, perpustakaan, penginapan bahkan pusat pembelanjaan Islami. Bagi rakyatnya yang mampu membuat desain masjid paling bagus akan diberikan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Sayembara itu disebut Islamic Centre (IC).

Namun entah kenapa, sejak sayembara diumumkan–timbul pro kontra ditengah-tengah rakyat ‘Negeri 1000 Masjid’. Kelompok yang pro mengatakan, IC akan menjadi simbol ‘Negeri 1000 Masjid’. Dengan simbol dan merek yang kuat akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dari mancanegara, khususnya timur tengah untuk berlibur di ‘Negeri 1000 Masjid’.

Bila bangunan IC sudah rampung, ‘Negeri 1000 Masjid’ akan naik satu tingkat menjadi ‘Negeri 1001 Masjid’. Itu artinya ia telah mampu menyamai kota Bagdad di Irak yang mashur dengan sebutan ‘Negeri 1001 Malam’. Bukankah itu sebuah rekor baru yang patut dicatat oleh Rekor Muri ?

Bagi kelompok yang kontra berpendapat, sebutan ‘Negeri 1000 Masjid’ sudah cukup. Tidak perlu lagi masjid yang besar dan megah jika disetiap kampung telah berdiri 2-3 masjid. Apa lagi proyek itu akan menggusur berbagai fasilitas umum yang lebih dulu ada dan menelan dana ratusan milyar rupiah.

Mereka lalu bertanya, apakah dengan terus membangun masjid tidak akan memunculkan inflasi masjid di dalam negeri ?. Bukankah sebagian besar masjid terus mengalami defisit jamaah karena ditinggalkan mencari nafkah ke Malaysia ?

Bila ditelisik lebih dalam, kedua kelompok memang memiliki argumentasi yang benar. Kelompok yang pro, mengatakan proyek itu sangat menguntungkan umat Islam. Bagi kelompok yang kontra, hadirnya IC itu justru merugikan umat Islam. Kalau keduanya benar, kita persilahkan publik yang menilai mana argumentasinya tepat untuk saat ini.

Bagi saya, pro kontra itu akan berbuah positif bila tidak berubah menjadi anarkis. Itu juga menjadi media untuk mengingatkan kepala daerah agar mau mendengar dan berdialog dengan suara-suara rakyatnya yang berbeda. Saya tidak setuju jika kelompok pro dimaknai sebagai orang yang sangat Islami lalu yang kontra itu ke-Islamannya patut diragukan. Pro kontra justru muncul ditengah kondisi rakyat ‘Negeri 1000 Masjid’ yang sedang mengalami paradog – antara keinginan elit dengan kebutuhan rakyat.

Coba kita sudi melihat kondisi yang daerah ini. Saat ini penduduk NTB berjumlah 4,2 juta jiwa. Yang menyakitkan 1,1 juta jiwa masyarakat NTB tergolong miskin papa. Dari angka itu sebagian besar berada di ‘Negeri 1001 Masjid’ alias Lombok. Angka gizi buruk masih tinggi. Begitu juga angka harapan hidup juga masih rendah, rata-rata 50,3 tahun.

Rasanya wajar bila mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim era tahun 1980-an pernah menyatakan, “Jika ingin cepat dijemput malaikat maut, tinggal saja di NTB”. Sekarang setelah lebih dari 20 tahun kemudian-sindiran satir itu masih saja terjadi di daerah ini. (Farid Tolomundu – Mampukah NTB Bangkit ?).

Di tengah situasi yang masih memprihatinkan itu – muncul gagasan membangun IC yang akan menelan dana 390 milyar. Menggusur berbagai fasilitas umum seperti masjid, lapangan olah raga, perkantoran dan lembaga-lembaga pendidikan. Bukankah itu paradog yang begitu nyata. Mengapa demikian ?

Pertama, kehadiran IC telah mengorbankan berbagai fasilitas umum yang telah lama ada–seperti ruang terbuka untuk berolah raga, lembaga pendidikan dan perkantoran. Fasilitas umum itu mulanya dihajatkan untuk bisa diakses oleh semua orang. Tidak peduli agamanya apa dan dari mana asalnya. Dengan berdirinya IC, peluang umat agama lain untuk memanfaatkan tempat tersebut otomatis menjadi tertutup.

Dengan terus berkurangnya ruang-ruang publik–otomatis masyarakat harus mengeluarkan dana ekstra bila ingin berolahraga atau berkegiatan diruang terbuka. Kondisi inilah yang dilihat sebagai peluang bisnis oleh banyak pengusaha sehingga bermunculan berbagai tempat olah raga dan pusat kebugaran.

Kedua, dapat mencederai rasa keadilan. Kehadiran IC itu telah menunjukkan secara gamblang betapa pemerintah daerah telah menomor satukan agama tertentu. Dan secara bersamaan muncul kelompok tertentu yang sedang segala upaya menolak pembangunan tempat ibadah agama lain. Pada hal dana pembangunan tempat ibadah seperti IC

Komentar ditutup.