Dakwah Anggaran Kaum Santri

Yusuf Thantowi

DI sebuah forum diskusi terjadi dialog antara aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan seorang peserta yang mewakili unsur birokrasi. “Sebenarnya dalam rangka apa kegiatan ini dilaksanakan dan untuk apa ?” tanya pegawai yang berasal dari Bappeda NTB itu.

Mendegar pertanyaan pegawai berbaju dinas itu, aktivis LSM yang hadir diforum itu menjawab, “Kita ingin membantu pemerintah daerah mensukseskan program pendidikan dan kesehatan gratis. Akan sangat disayangkan program yang menelan biaya cukup besar itu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin” jelasnya.

Yusuf Tantowi

Seorang aktivis LSM yang duduk didekat pintu terpancing untuk bersuara. “Kita bukan hanya ingin membantu pemerintah tapi juga menagih janji pemerintah. Apakah pemerintah daerah sudah menjalankan amanah rakyat atau tidak. Jika tidak, pemerintah harus bertanggungjawab kepada masyarakat” tambahnya.

Dialog diatas terjadi pada pertengahan tahun 2009 dikantor Dewan Peduli Anggaran (DPA) NTB. Dalam diskusi itu DPA mengundang berbagai pihak termasuk unsur birokrasi untuk membahas panduan monitoring dan evaluasi program pendidikan dan kesehatan gratis di NTB. Kedua aktivis LSM diatas pernah belajar dipesantren dan kini juga berkiprah di Ormas dan LSM.

Dari diskusi itu diharapkan ada sebuah sistem monitoring program pendidikan dan kesehatan gratis di NTB. Tanpa sistem monitoring, keberhasilan dan kegagalan program pendidikan dan kesehatan gratis di NTB akan sangat sulit diukur. Melalui sistem monitoring yang baik akan terlihat sejauhmana program tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk diketahui DPA adalah gabungan tokoh-tokoh organisasi sosial kemasyarakatan (NU, NW dan Muhammadiyah), akademisi dan aktivis LSM (LENSA NTB, Somasi, YPKM, YKSSI dan Legitimid) yang berkomitment untuk mengawal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar berpihak kepada kaum mustadla’fin (orang miskin). Selain bekerja ditingkat propinsi, DPA juga bergerak dibeberapa seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat dan Dompu.

Sejak digulirkannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mencari sumber-sumber keuangannya secara mandiri – hasilnya bukan malah menggembirakan. Sebaliknya satu persatu muncul kasus penyelewengan terhadap APBD. Penyelewengan uang rakyat ini nilainya bukan satu-dua juta tapi sudah mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah.

Pelakunya bukan hanya orang perorang tapi malah dilakukan secara berjamaah. Maka tidak heran bila kepala-kepala daerah dari tingkat propinsi sampai kabupaten – nasibnya harus berakhir dibalik jeruji besi penjara. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan berlansgung lama. Inilah potret masyarakat yang konon seratus persen taat beragama secara ritual tapi gagal menjalankan nilai-nilai agama secara subtansial.

Berangkat dari keprihatinan itu, DPA sejak tahun 2007 tergerak untuk melakukan pemberdayaan dan eduksi masyarakat, khususnya kaum santri. Namun berbeda dengan organisasi masyarakat sipil yang lain, dimana mereka lebih suka menggunakan pendekatan keras (hard power) seperti demontrasi, membongkar, mengekspose berbagai kasus penyelewengan APBD yang dilakukan oleh eksekutif – legislatif.

DPA lebih mengutamakan sof power melalui penguatan masyarakat melalui seperti Madrasah Anggaran (MA), kajian dan uadit anggaran, muhasabah (loby dan hearing) dengan eksekutif dan legislatif. Walau begitu bukan berarti meremehkan pendekatan tekanan (hard power). Bagi DPA, masyarakat harus terlebih dahulu disadarkan atau dicerdaskan terhadap APBD termasuk berbagai motif penyelewengan yang terjadi selama ini.

Dengan begitu kedepan diharapkan kaum santri bukan hanya bisa membaca anggaran tapi juga tergerak melakukan dakwah anggaran. Kalau selama ini wilayah dakwah mereka ditingkat masyarakat bawah, maka sekarang wilayah dakwah mereka sudah menyentuh wilayah birokrasi.

Bukankah dalam Al-Qur’an dianjurkan untuk berdakwah dalam semua level masyarakat dengan mengutamakan mauizatun hasanah (menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik). Dan DPA bisa dianggap sebagai buah ijtihad politik kaum santri yang prihatin dengan buruknya pengelolaan APBD NTB.

Santri Baru

Apa yang ada di dalam benak Anda bila mendegar kata santri ? Mungkin yang tergambar, kitab kuning, kopiah lusuh, tradiosional, berasal dari kampung-kampung. Boleh saja anda beranggapan seperti itu. Tapi dunia terus berputar dan sangat susah dikendalikan. Perubahan yang begitu cepat juga telah memasuki bilik-bilik santri. Perubahan itu terletak dalam cara pandang mereka dalam menyikapi problem perubahan zaman.

Lazimnya masyarakat kebanyakan, kini kaum santri juga memiliki kesempatan yang sama dengan lapisan masyarakat lainnya untuk mengejar mimpi-mimpinya untuk berperan ditengah masyarakat. Dan pesantren adalah laboratorium tertua sumberdaya manusia yang dimiliki oleh negeri ini. Dengan kekhasan model pengajarannya pesantren tidak pernah lelah memberdayakan umat. Ditengah segala keterbatasan, ia tetap istiqomah mencerdaskan umat. Bukan hanya cerdas dalam memahami agama tapi juga cakap dalam menyikapi problem-problem daerah.

Dan bila diteliti lebih dalam, munculnya gelombang santri baru ini tidak terlepas dari cara mereka menginterpretasikan doktrin-doktrin agama. Agama bagi mereka bukan hanya panduan moral dan jalan keselamatan menggapai untuk keridhoan Allah SWT. Agama sejatinya membawa nilai-nilai kritik agar tercipta keadilan dan kesejahteraan sosial ditengah masyarakat. Membela kepentingan ummat sama mulia dengan para mujahid yang berperang membela agama Tuhan.

Maka agama harus dimaknai bukan sebatas ritual sehari semalam. Lebih dari itu, ayat-ayat agama harus menjadi spirit perubahan untuk menegakkan keadilan sosial bagi masyarakat miskin (mustadla’fin). Agama tidak boleh hanya berpihak kepada orang kaya, lalu mengabaikan hak-hak orang miskin. Untuk itu tokoh agama harus mendorong adanya program jaminan sosial yang permanen bagi masyarakat miskin.

Dan sistem jaminan sosial ini harus menjadi program utama pemerintah. Program pendidikan dan kesehatan gratis sebenarnya jalan yang benar kearah itu. Masalahnya, apakah manfaatnya sudah bisa dirasakan atau hanya retorika politik untuk menarik simpati ummat ? ■ (Terbit di Harian Lombok Post, Minggu, 4 Juli 20100)

*Staf program Dewan Peduli Anggaran (DPA) NTB

One response to “Dakwah Anggaran Kaum Santri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s