Soal Listrik Bisa Ke Jalur Hukum

MATARAM-Opinikampus. Timpangnya kebijakan Negara dalam urusan kelistrikan telah mengakibatkan rakyat kehilangan hak-hak sosial, ekonominya. Kebijakan yang dimaksud adalah UU energi yang dinilai terlalu memrbuka ruang dikuasasinya asset-aset energi Negara oleh asing. Hal ini diungkapkan Achmad Rifa’i saat berbicara di acara diskusi bertema “Mencari Jalur Hukum Penyelesaian Krisis Listrik” yang selenggarakan Aliansi Anti Mati Listrik (A2ML) di Asrama Lombok Timur Mataram Jum’at (05/11)

Ditambahkan Rifa’i, isu bahwa pasangan SBY-Budiono pro neolib pada saat kampaye beberapa bulan kian terbuktikan. Salah satunya dapat dilihat dari liberalisasi pada asset-aset energi nasional salah satunya Blok Cepu yang dikuasai Exon Mobil.

“Kita tak akan krisis energi jika semua asset Negara mampu dimanfaatkan seluruhnya untuk rakyat, tak ada ceritanya Indonesia krisis listrik jika ini dilakukan” paparnya.

Pembicara yang lain, DA. Malik, SH mengatakan, perlu kesadaran kritis rakyat agar pemerintah tak semena-mena melakukan kebjiakan timpang sepeti ini. Bahkan rakyat harus berani menggeret pemerintah ke jalur hokum jika memang terbukti bersalah.

Rakyat punya hak untuk mendapatkan pelayanan public yang maksimal dari Negara termasuk pelayanan listrik “Jika Negara tak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya, maka rakyat berhak untuk menggeret negara ke jalur hokum, Itu ada undang-undangnya” Kata D.A yang juga pengacara di sebuah LBH di Mataram.

DA Malik mengatakan, banyak gugatan hukum yang bisa dipake untuk memperkarakan Negara dalam persoalan krisis listrik ini, salah satunya adalah Citizen law suite.

“Citizen law suite adalah mekanisme bagi Warga Negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara” paparnya. Kelalaian Negara dalam persoalan listrik ini bisa didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum an diajukan ke pengadilan umum. “Gugatan seperti ini juga dilakukan dalam perkara Ujian nasional baru lalu” tambahnya.

Selain melaui jalur hukum, DA. Malik juga mengajak peserta diskusi untuk aktif melakukan advokasi Non litigasi seperti pressure ke pemerintah melalui demonstrasi, hearing dan lain sebaagainya.[Jhellie]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s