QUO VADIS NTB PASCA PILKADA


Pencoblosan telah usai, penghitungansuarapun sedang berlangsung. Sampai detik opini ini ditulis, pasangan TGB. Bajang dan Badrul Munir (BARU) ternyata masih unggul dari tiga pasangan calon yang lain. Lalu, yang mencuat di benak kita, menagih janji pasangan itu, menagih janji yang dijanjikan saat kampanye baru lalu. Pendidikan (dasar) Gratis, Kesehatan Gratis, Bantuan Modal, dan seterusnya.
Ini hal yang lumrah dalam pemilu, Janji pasti akan ditagih rakyat dan si pemenang akan beruaha keras untuk menepatinya. Rakyat juga mesti faham, ada hal-hal lain yang harus di perhatikan agar tuntutannya betul-betul terealisasi.

Oleh : Robyan Endruw Bafadal*

Sampai tulisan ini dibuat, pasangan Zainul Majdi dan Badrul Munir (BARU) masih memimpin perolehan suara pemilihan kepala daerah Nusa Tenggara Barat (Pilkada NTB). Berdasar hitung cepat (quick count) yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) pasangan BARU juga unggul. Dengan memperhitungkan margin error hitung cepat yang dilakukan LSI, diperkirakan pasangan BARU tetap akan unggul karena selisih dengan urutan kedua sekitar 10%.

Tentu saja hasil perhitungan LSI ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena harus tetap mengacu pada perhitungan data manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB. Perhitungan secara resmi akan diumumkan KPUD NTB sekitar 16 Juli nanti. Namun demikian, berdasarkan pengalaman selama ini, perhitungan yang dilakukan LSI – yang memanfaatkan kemajuan ilmu statistik – hampir selalu benar. Hasil hitung cepat yang dilakukan LSI memang tidak tepat benar, namun selisih dengan perhitungan resmi biasanya kecil biasanya sekitar 1%. Dengan demikian hampir dipastikan Provinsi NTB akan dipimpin orang baru, yang secara kebetulan menggunakan singkatan BARU.

Setelah Pilkada usai, apa tugas pasangan yang terpilih? Jawaban yang sering muncul adalah menagih janji kampanye pasangan terpilih. Setelah terpilih maka pasangan calon tersebut diwajibkan untuk mengusahakan agar janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye dapat terwujud. Janji-janji itu biasanya mewujud dalam hal-hal yang bersifat populis seperti Pendidikan (dasar) Gratis, Kesehatan Gratis, Bantuan Modal, dan sebagainya. Sebelum mewujudkan janji-janji tersebut, menurut hemat penulis, ada hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu.

Sebagaimana diketahui bersama, pasangan BARU didukung oleh koalisi Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah kursi 12 dari 55 kursi di DPRD NTB, atau sekitar 22% dari total jumlah kursi di legislatif. Pasangan yang didukung koalisi partai kecil bukan tidak mungkin memenangkan pilkada. Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (pilkadasung) membuka kemungkinan terpilihnya pasangan calon yang berasal dari partai minoritas di legislatif daerah. Di beberapa daerah yang telah melaksanakan pilkadasung menunjukan hasil seperti tersebut diatas. Hal ini disebabkan pemilih diberikan hak untuk memilih secara langsung pemimpinnya, tidak lagi menganut azas perwakilan. Dan hal ini pula yang terjadi pada Pilkada NTB.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon independen membuka kesempatan bagi setiap warganegara untuk mencalonkan diri dalam pilkadasung meskipun tanpa dukungan partai politik. Implikasi putusan ini menyebabkan pasangan calon tidak membutuhkan dukungan partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan. Pelaksanaan pilkadasung di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) memperlihatkan hasil tanpa ada dukungan partai politik, pasangan calon independen dapat memenangkan pemilihan. Dua hal di atas bukan sasaran utama tulisan ini tapi mengenai implikasi dari kemenangan pasangan yang didukung koalisi partai minoritas di legislatif (DPRD).

Dukungan dari legislatif sangat penting untuk mewujudkan janji-janji kampanye pasangan calon. Tanpa ada dukungan dari legislatif, penulis berhipotesis, akan sulit bagi pasangan calon mewujudkan janji-janji kampanyenya. Tanpa adanya dukungan dari legislatif, dikhawatirkan pasangan terpilih akan menemui berbagai kesulitan dalam menjalankan kebijakan. Kesulitan ini disebabkan kebijakan di daerah merupakan hasil musyawarah dari legislatif dan eksekutif. Tanpa adanya dukungan legislatif, pasangan terpilih akan lebih disibukkan menghadapi berbagai ‘manuver’ dari legislatif dibandingkan melaksanakan program di lapangan. Perumusan program kebijakan pun akan mengalami pembahasan yang cukup panjang di tingkat legislatif, dan menyebabkan tertundanya pelaksanaan di lapangan.

Walaupun mendapat amanat langsung dari rakyat, pasangan terpilih tidak bisa menyampingkan kebutuhan dukungan dari legislatif. Meskipun dalam Undang-Undang Otonomi Daerah (UU Otda) legislatif tidak memiliki hak untuk menjatuhkan eksekutif, dukungan legislatif dalam jalannya pemerintah tetap penting. Program-program yang hendak dijalankan kepala daerah sebagai realisasi janji kampanye akan banyak mendapat tentangan dari legislatif, yang notabene berasal dari pihak yang dikalahkan dalam pemilihan.

Bagaimana dengan hasil Pilkada NTB? Karena hanya didukung oleh koalisi partai kecil maka fenomena ini mungkin akan terjadi di propinsi ini. Dalam pengamatan penulis, beberapa partai yang memiliki kursi cukup banyak di legislatif telah bersiap menjadi ‘oposisi’, dan akan terus berseberangan dengan kebijakan eksekutif. Terlalu sederhana jika dikatakan program eksekutif yang memihak rakyat akan secara otomatis didukung oleh legislatif. Bukankah baik-buruk, salah-benar, begitu gampang diputar balik dalam politik (praktis)?

Namun, yang perlu mendapat catatan adalah jarak pelaksanaan Pilkada NTB dengan Pemilu 2009 yang cukup dekat sehingga mungkin konsentrasi anggota legislatif dan partai politik akan lebih banyak tersedot ke Pemilu. Dengan demikian pasangan terpilih mungkin tidak akan banyak disibukkan menghadapi berbagai ‘manuver’ dari legislatif. Di sisi lain, pasangan terpilih memiliki banyak waktu untuk merumuskan berbagai janji kampanye dalam tataran yang lebih praksis.

Berdasar pemikiran di atas, mengenai pentingnya dukungan legislatif, maka tugas pasangan terpilih adalah merangkul pihak-pihak yang ‘kalah’ dalam Pilkada, dan mengurangi jumlah kelompok yang akan menjadi oposisi. Bukan berarti meniadakan oposisi karena oposisi tetap penting dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sambil itu, pasangan terpilih juga dapat berharap agar partai yang mendukungnya akan mendapat kursi yang cukup besar dalam Pemilu 2009 sehingga menguatkan posisi eksekutif dalam hubungannya dengan legislatif.

* Robyan Endruw Bafadal, alumni Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Email : robyan_e@yahoo.co.id

2 responses to “QUO VADIS NTB PASCA PILKADA

  1. apapun hasilnya : masyarakat ntb sudah memilih pemimpinnya….semoga ada perubahan berarti bagi kesejahteraan masyarakt ntb..kita tunggu saja…selamat buat BARU…

  2. makanya mari kita rame2 pilih partai islam biar semu kebijakan kepala daerah dapat berjalan sesuai rencana apa lagi sekarang sudah didengung dengungkan akan adanya poros ISLAM..
    ISLAM YES, PARTAI ISLAM JUGA YES,UMAT ISLAM YG MAJU DAN SEJAHTERA YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s