Indonesia ‘Miskin’ Perbedaan

Oleh : Mahsus Khair

Secara Institusi, sesungguhnya negara Indonesia memiliki alasan yang kuat untuk tidak turut serta mencampuri urusan agama. UU 1945 pasal 29 ayat 2, negara sudah secara tegas menjelaskan untuk memberikan kebebasan bagi agama dan aliran kepercayaan untuk menjalankan ajarannya masing-masing.


Sejak tumbangnya Orde Baru, konflik atas nama ras dan agama memiliki catatan panjang untuk diceritakan. Pada tahun 2000 perstiwa Sampit sempat menghebohkan Indonesia, pertumpahan darah begitu mengerikan terjadi antara suku dayak dan madura. Di berbagai media masa diperlihatkan korban-korban pertikaian yang membuat bulu kuduk kita berdiri tegang. Turus dilanjutkan lagi dengan kerusuhan di Poso, yang dilatarbelakangi konflik agama. Konflik agama Kemudian berlanjut dengan persitiwa 171 di NTB yang berakhir dengan pengerusakan dan penjarahan.

Rentetan pristiwa di atas sungguh sangat disayangkan, secara tidak sadar telah menambah catatan buram perjalanan sejarah Indonesia. Halnya di dalam tubuh agama itu sendiri memiliki banyak polemik. Seperti Agama Islam. Mulai dengan kasus Ahmadiyah, Lia Eden, salafi, Ustad Roy, Syiah, dan Islam Al-Qiyadah. Dari kesemua kasus tersebut sebetulnya telah memberikan kita secercik kesimpulan sederhana bahwa Indonesia kurang memahami makna perbedaaan. kalau sedikit saja kita mau membuka kitab suci al-qur’an khususnya bagi umat Islam, kita akan menemukan ayat yang mengajarkan arti penting perbedaan ‘Al-ikhtilafurrahmah’. Tapi kenapa perbedaan itu dijadikan sebagai alasan untuk menindas golongan lain. Mungkin alasan yang pas untuk melakukan penindasan didasari karena aliran-aliran itu dianggap sesat. Benarkah demikian?

Berangkat dari Ahmadiyah. Ahmadiyah sebagai faham keagamaan yang tergolong sedikit di Indonesia kian hari diperlakukan tidak adil di Indonesia. Hal ini didasari dengan isu yang terbangun bahwa Ahmadiyah dikatakan sesat karena mempercayai Adanya nabi baru selain nabi Muhammad. Isu yang demikian ini dibantah oleh orang Ahmadiah sendiri. Orang Ahmadiyah masih meyakini Muhammad adalah nabi terakhir. Lantas apa yang dipersoalkan oleh orang Islam yang tergolong mayoritas?. bukan hanya golongan Ahmadiyah saja yang mendapat perlakukan, tetapi golongan seperti Lia Eden, Islam Al-qiyadah, Islam yang Shalatnya dwi bahasa (ustad Roy) juga mendapatkan perlakuan yang sama dari golongan mayoritas. Belum lagi keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai badan yang diberikan wewenang oleh negara, menjastifikasikan kalau Ahmadiyah, Al-qiyadah, dan shalat dwi bahasa dianggap sesat. Ini mengindikasikan seolah-olah MUI adalah wakil Tuhan yang mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang benar.

Kalau kita merujuk pada konsep Negara Indonesia yang mengatas namakan pluralis, yang menjunjung tinggi pancasila sebagai dasar negara sangat bertolak belakang dari pelaksanaannya. Tidaklah kita dipungkiri jikalau Indonesia memiliki beragam macam suku, agama, budaya dan aliran-aliran keagamaan lainnya. Tetapi kenapa diskriminasi kebebasan beragama menjadi momok yang dipandang sebelah mata oleh negara?. Penempatan negara yang multikulturalisme tidak sejalan dengan kenyataan yang ada. Sehingga golongan yang mayoritas mendindas golongan minoritas seperti Ahmadiyah dan aliran lainnya.
Banyangkan saja, persoalan-persoalan keimanan yang semestinya urusan privat masyarakat di masuki oleh negara, seolah-olah nagara merasa perlu untuk ikut campur masalah keimanan.

Secara Institusi, sesungguhnya negara Indonesia memiliki alasan yang kuat untuk tidak turut serta mencampuri urusan agama. UU 1945 pasal 29 ayat 2, negara sudah secara tegas menjelaskan untuk memberikan kebebasan bagi agama dan aliran kepercayaan untuk menjalankan ajarannya masing-masing.

Seperti yang terjadi di NTB beberapa bulan yang lalu, orang-orang Ahmadiyah mendapatkan perlakukan yang tidak humanis dari golongan mayoritas. Mereka diusir dari rumahnya, hartanya dijarah dan dikucilkan. Bukan itu saja, citra Ahamadiyah bagian dari agama Islam rusak. Yang ada hanya pemaaksaan untuk keluar dari agama Islam. Ironis sekali bukan..?
Fatwa suci MUI tidak hanya terasa di daerah NTB saja, tetapi di daerah lain juga merasakan hal yang sama. Bukan saja Ahmadiyah yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan dari golongan mayoritas, tetapi komunitas-komuntas aliran agama kecil juga ikut menjadi korban fatwa MUI.
Dari kesemua ini mengindikasikan bahwa Indonesia ‘miskin’ dengan makna perbedaan dan makna kebebasan beragama, sering kali mudah terpropokasi oleh isu murahan. Upaya negara memposisikan diri sebagai pihak tengah tidak ada pada persoalan ini, alih-alih mau mengadakan dialog terbuka terhadap pihak yang tertindas, selalu saja negara ditekan oleh golongan mayoritas karena memang yang menduduki jabatan pada tataran birokrasi adalah orang-orang dari golongan mayoritas. Akibatnya, kebijakan-kebijakan pemerintah selalu menguntungkan pihak yang banyak, sedangkan golongan minoritas tetap tertindas. Tetapi orang yang masih memiliki hati nurani dalam melihat permasalahan ini selalu mengembalikannya pada makna perbedaan itu sendiri, yakni berupaya bersikap terbuka dan lapang terhadap paham yang lain.

Perlu kita menanyakan kembali makna pluralitas bangsa indonesia dengan berkaca pada maraknya konflik etnik dan keagamaan, kasus konflik yang memakan waktu lama untuk memadamkannya..
Kalau saya pikir, Negara semestinya menjadi tempat perlindungan dan pengayom masyarakat tanpa melihat terlebih dulu paham yang di anut. Arti kata lain negara menjadi pihak netral.
Untuk mengakhiri tulisan ini saya mengutip sair Taufik Ismail “saya bangga menjadi anak bangsa Indonesia”. Ungkapan yang sarat akan makna menurut saya. ungkapan Taufik Ismail ini di dasari pada keanekaragaman bangsa Indonesia yang tercermin dalam bhenika tunggal ika.

Memahami ungkapan Taufik Ismail, perlu kita garis bawahi kata ‘bangga’, yakni bangga memiliki banyak faham agama, kebudaya dan ras. Sebagai anak indonesia perbedaan bukanlah menjadi alasan untuk menciptakan diskriminasi terhadap klompok yang berbeda, justru bagaimana kita bisa mengaplikasikan perbedaan dalam kebersamaan untuk membangun bangsa yang maju. Bukan latas menyibukkan diri pada persoalan perbedaan yang akan melarutkan kita dalam keterpurukan.

Penulis adalah Aktifis LMP RO’YUNA dan Mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi

3 responses to “Indonesia ‘Miskin’ Perbedaan

  1. Kita tunggu tulisanmu berikutnya, tapi di edit yang bagus yach…

    Salam
    Jhellie

  2. trimakasih atas comentx

  3. Tulisan Mas banyak yang tidak berdasar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s