Jalur Politik Islam Sentris

605islam.gif
Khalil al-Anani

Spesialis Hubungan Politik Islam dari Mesir dan Wakil Pemimpin Redaksi
International Politics Journal, Al-Ahram

Selama lebih dari tiga dekade, organisasi keagamaan fundamentalis di dunia
Arab, seperti Islamic Group di Mesir, Armed Islamic Group di Algeria, dan
Al-Qaidah, telah memonopoli perhatian dunia global. Sementara itu, aliran
moderat terus menghadapi kesulitan mengekspresikan diri mereka di tingkat
internasional, meskipun mereka mewakili aliran utama esensi Islam.

Kini gelombang kekerasan ekstremis telah berkurang, terbukti dengan
berkurangnya popularitas organisasi seperti itu, disintegrasi perintah pusat
Al-Qaidah, dan transformasinya dari sistem hierarki ke kondisi pikiran.
Tampaknya publik Arab sementara waktu menjadi lebih menerima ideologi politik
sentris, yang menyerukan toleransi, moderat, dan komunikasi dengan orang lain.

Ini muncul akibat penderitaan yang telah disaksikan masyarakat Arab berkenaan
dengan meratanya kekejaman ekstremis serta kewaspadaan terhadap kesyahidan yang
menyebabkan kematian dan kerusakan pada orang-orang sipil tak berdosa. Meski
demikian, mengubah paradigma ini mensyaratkan kelompok-kelompok politik Islam
moderat diberi kesempatan berpartisipasi dalam arena politik.

Menjauh dari gerakan-gerakan politik tradisional seperti Muslim Brotherhood,
para aktivis dan partai-partai sentris secara berangsur-angsur menunjukkan
kehadiran politik mereka dalam 20 tahun terakhir. Contohnya antara lain Partai
Nahda (Kebangkitan) di Tunisia, yang didirikan pada 1981, serta Partai Keadilan
dan Kemajuan di Maroko, yang memadukan Gerakan Demokratis Konstitusional
Populer pada 1967 dengan para anggota Gerakan Reformasi Maroko dan Gerakan
Pembaruan yang lebih religius.

Partai moderat lainnya antara lain Jordanian Islamic Centre Party (Partai Pusat
Islam Yordania), yang didirikan pada 2001; Sudanese Middle Party (Partai Tengah
Sudan), didirikan pada 2006; dan New Middle Party (Partai Tengah Baru) di
Mesir, yang para anggotanya telah berjuang selama sepuluh tahun terakhir ini
untuk memperoleh lisensi sah untuk aktivitas politik mereka.

Ada beberapa alasan untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh fenomena
berkembangnya partai-partai moderat Islam. Partai-partai semacam itu muncul
untuk menunjukkan tingkat kesadaran politik Islam yang lebih maju, yang telah
hilang dari arena politik, sejak munculnya negara-bangsa Arab setengah abad
yang lalu. Sedikit perbedaan pemahaman tentang hubungan antara Islam dan
politik telah sebagian besar tertepikan oleh perselisihan antara negara dan
kelompok-kelompok ekstremis religius yang telah ada sejak 1970-an. Pertentangan
yang terus berlanjut ini mengurangi partisipasi politik Islam moderat.

Partai-partai moderat merepresentasikan sebuah pergeseran dari aliran politik
Islam tradisional–yang berkisar dari moderat dalam segala cara hingga
ekstremis keras–dan mengukur kesuksesan mereka berdasarkan efisiensi politik.
Partai-partai ini memiliki kemampuan menyerap konsep demokrasi dan pelayanan
publik serta menggarapnya secara independen dari agama. Partai-partai seperti
itu percaya bahwa Islam bisa memberi kerangka moral bagi tindakan politik
dengan mengikuti nilai-nilai universal dasar dan islami, seperti keadilan,
kebebasan, kesejajaran, dan kerakyatan. Misalnya, mereka menghargai konsep
pluralitas politik dan tidak menentang munculnya partai-partai sekuler atau
komunis.

Lebih jauh mereka menyadari hak-hak semua minoritas nonmuslim. Mereka berlabel
Islam, menyiratkan bahwa mereka berasal dari sistem nilai tertentu, seperti
halnya kerangka referensi liberal atau sosial. Partai-partai ini memiliki
kemampuan menyerap konsep demokrasi dan pelayanan sipil dalam sikap yang
konsisten dengan pandangan aliran utama Islam, tanpa terjerumus dalam
interpretasi-interpretasi yang lebih dangkal.

Misalnya, partai-partai moderat menolak diskriminasi gender, warna kulit,
agama, atau etnisitas berkenaan dengan pos-pos publik, sedangkan
kelompok-kelompok seperti Persaudaraan Muslim mengajukan pembatasan mengenai
siapa yang boleh menduduki kursi kepresidenan di Mesir.

Pembatasan-pembatasan untuk mengembangkan sebuah model politik efektif ini
telah menghantui filosofi politik Islam sepanjang abad terakhir. Partai-partai
lainnya yang lebih ekstrem berkubu dalam kungkungan retorika religius mereka
sendiri, tak mampu keluar dari batasan-batasan persepsi, yang mengarah pada
ketidakberdayaan politik dan intelektual mereka, serta mengurangi kemungkinan
mendapatkan dukungan masyarakat sipil.

Partai-partai ini juga memberi contoh nyata akan sifat hubungan antara negara
dan masyarakat. Mereka, misalnya, tidak menentukan tipe pemerintahan secara
spesifik, seperti syariah, tapi menyerahkan kepada masyarakat untuk memilih
model yang sesuai. Dengan prinsip-prinsip ini, mereka berhasil menyelesaikan
dilema historis tentang bagaimana memadukan agama dengan politik dalam
kehidupan publik, yang telah lama mengganggu semua aliran politik Islam.

Islam mengasumsikan posisi sentral dalam partai-partai politik moderat ini,
sebuah prasyarat untuk kredibilitas di hadapan audiens arus utama dan pelindung
dari pihak yang mungkin menyerang mereka karena dianggap berpaling dari agama.
Dalam komitmennya yang tulus, baik terhadap prinsip-prinsip Islam dan identitas
budaya maupun untuk memenuhi tuntutan politik modern, politik Islam moderat
merupakan satu-satunya cara yang mampu membawa kemajuan bagi negara-negara di
dunia Arab.

Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews)

RESOURCE : Millis JIL

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s