Prakiraan Sosial-Politik 2008

icon_pemimpin_pilkada.jpg
Tanpa komitmen yang kokoh dari semua pemangku kepentingan, mustahil perhelatan demokrasi bisa berlangsung dengan lancar. Kabar dari Pilkada Sulawesi Selatan dan Maluku Utara yang “acak-adut” sebagai takaran timbang untuk segenap kita ber-tabayyun. Bahwa politik tidak orisinil dari kepentingan kekuasaan, kendati demikian kekuasaan mesti mendekati marjin orisinil serta menjauh dari potensi menyimpang.

Oleh: Mujaddid Muhas*


Bagi Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun 2008 adalah tahun Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) langsung kedua setelah tahun 2005. Pasalnya, dua kabupaten dan satu kota yaitu: Bima, Lombok Timur dan Lombok Barat dalam naungan teritori NTB akan melaksanakan pemilihan kepemimpinan periodik lima tahunan termasuk Provinsi NTB. Berbagai ekspektasi dari publik menginginkan adanya pembenahan atas kekurangan serta peningkatan terhadap hal-hal yang bernas dari pemerintahan daerah.

Berangkat dari asumsi bahwa pemerintah daerah tahun 2007, menemukan ada kegagalan seraya ada keberhasilan yang ditandai dengan diterimanya berbagai reward/award. Sementara dari sisi kegagalan yang memerlukan perhatian tentang makin meningkatnya indeks kekerasan/intoleransi, meski tak separah pada awal tahun 2000. Misalnya terlihat pada intensitas konflik perebutan tanah untuk pembangunan fasilitas umum di Lombok Tengah, perkelahian antarmasyarakat/antardesa bahkan ”antaraliran keagamaan” di Lombok Barat yang mengharuskan seorang wakil bupatinya turun tangan hingga “terkena” imbas perkelahian. Kemudian perseteruan politik dan pemerintahan di Dompu dan kisruh pola relasi kelembagaan eksekutif-legislatif di Sumbawa Barat serta beberapa konflik internal yang melanda partai politik di NTB.

Dalam batas tertentu adalah sebuah kewajaran dari bias demokrasi yang dimaknai berbeda-beda. Namun dari perspektif demokrasi pula keseimbangan pemerintahan perlu dipikirkan sedemikian rupa. Masyarakat tentu saja tidak akan melakukan tindakan fatal, ketika tidak ada alasan yang membuntutinya. Bisa saja, karena makin melebarnya gaptasi antarmasyarakat dengan kebijakan pemerintahan yang elitis sebagai faktor pemicu kecemburuan sosial. Pemerintah bekerja sesuai nomenklatur yang proseduralis (birokratis), sementara masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah (wong cilik) yang jumlahnya lebih banyak itu, rerata masih “terhampar” menanti kebijakan populis.

Semakin tidak terpikirkannya kebijakan yang populis prokesejahteraan maka jurang antara pemerintahan dan masyarakatnya semakin melebar. Akibat yang paling buruk menyebabkan: pertama, daya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dan program pemerintah menjadi berkurang drastis bahkan cenderung “melawan”. Pola-pola perlawanan bervariasi, semisal pada pemilihan umum atau pilkada biasanya membentuk golongan putih sebagai bentuk pembangkangan pemilih (disobidience of voter). Keengganan masyarakat untuk turut serta dalam waktu yang lama dapat merepotkan pemerintahan, di tengah-tengah tuntutan good governance yang salah satu butir tanda keberhasilannya adalah partisipatif yaitu mengelola inisiatif partisipasi dari masyarakat.

Kedua, masyarakat mulai mencari format penyelesaian sendiri, manakala aturan umum tidak bersendikan pada keadilan untuk semua. Pengambilan tanah atas nama pembangunan, penyelesaian sengketa kasus kejahatan yang diaduk-aduk oleh sentimen politik tertentu, terlebih putusannya merugikan rasa keadilan umum. Kecenderungan masyarakat yang mencari jalan keluar sendiri dengan instrumen kekerasan akan memerkeruh suasana daerah serta berimplikasi pada labilitas politik. Dalam kondisi yang demikian, dapat dibayangkan: pemerintahan mengalami masa “paceklik kepercayaan”.

Ketiga, program pemerintahan daerah yang terancang dengan sungguh-sungguh, hanya berakhir pada keinginan semata tanpa eksekusi final. Jadilah pemerintah yang nyaris minus dari yang diperintah. Deretan catatan atas pelbagai kemungkinan ini didasarkan bukan tanpa alasan, jika melihat praktis indeks kualitatif kekerasan politik di NTB yang meningkat dari tahun sebelumnya. Memakai bahasa sosial Emile Durkheim,”hanya dengan membandingkan kasus-kasus dimana fenomena tertentu secara simultan muncul dan hilang maka dimungkinkan menunjukkan bahwa satu kasus menjadi sebab bagi kasus lain. Cara paling tepat untuk menemukan hubungan sebab-akibat adalah dengan proses korelasi” (Henry J. Schmandt, Filsafat Politik, 634: 2005).

Tahun Pilkada NTB
Menyinggung prakiraan futuris 2008 khususnya mengenai prospek politik seperti telah disinggung diatas, maka tahun ini dapat dikatakan sebagai tahun pilkada bagi NTB. Penulis memerediksi pada triwulan kedua dan keempat menjadi waktu-waktu yang relatif menghangat bagi hilir mudiknya sirkulasi kepentingan politik. Pengelolaan menuju tampuk kekuasaan mengharuskan iklim politik memanas di seputar kursi-kursi kekuasaan. Empat pilkada yang akan berlangsung di dua kali momentum akan banyak menyita perhatian publik. Dengan mencoba merumuskannya, penulis berpendapat: potensi kisruh berbanding terbalik dengan keinginan gemilang pada Pilkada Bumi Gora serta akan linier manakala kekalahan dan kemenangan dikondisikan sebagai hal yang biasa saja. Terlebih menyimak pengalaman pada pilkada sebelumnya yang relatif aman dan terkendali.

Tanpa komitmen yang kokoh dari semua pemangku kepentingan, mustahil perhelatan demokrasi bisa berlangsung dengan lancar. Kabar dari Pilkada Sulawesi Selatan dan Maluku Utara yang “acak-adut” sebagai takaran timbang untuk segenap kita ber-tabayyun. Bahwa politik tidak orisinil dari kepentingan kekuasaan, kendati demikian kekuasaan mesti mendekati marjin orisinil serta menjauh dari potensi menyimpang.

Berbagai segmentasi masyarakat, oleh pemerintah memerlukan “terapi bijak” dalam pengelolaan agenda pemerintah daerah sehingga dapat meminimalis adanya “paceklik kepercayaan”. Wong cilik terutama di pedesaan yang jumlahnya banyak itu merupakan segmentasi yang perlu mendapat prioritas. Mereka jarang memikirkan kritis-mendalam apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah tetapi jangan salah, mereka tetap memberikan andil besar dalam proses perubahan sosial-politik ketika kekuasaan telah dianggap menyimpang jauh dari idealitas sesungguhnya.
Registrasi dan prosesi kepemimpinan lima tahun akan berpijak di hampir 54 pekan ke depan. Salam 2007 menuju 2008 yang merupakan tahun pilkada bagi NTB dengan siap-siap melihat kemeriahan perhelatan demokrasi di Bumi Gora. Menggeser pengertiannya, dunia percetakan akan bertumbuh kembang, ilmu advertising politik atau yang lebih di kenal dengan political marketing juga kian melaju seiring-sejalan.

Pogung Kidul, Sleman

* Penulis adalah Koordinator Komunitas Batur (baca-tulis-bicara) dan Pelajar Pascasarjana Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah-UGM, Yogyakarta. Weblog:
http://dedymm1524-blogspot.com

One response to “Prakiraan Sosial-Politik 2008

  1. memang beitu. siapa pun menghawatirkan pilkada NTB kita ini bakal rusuh karena para bacagup yang tidak siap kalah ini. liat saja di beberapa daerah yang dalam waktu dekat ini telah melangsungkan pilkada. semua ribut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s