Membendung Wacana Syari’at Islam di NTB

aksi-angin-petieer.jpg

Fenomena ini bisa jadi adalah perkembangan terbaru agenda formalisasi Syari’at Islam di NTB. Untuk diketahui, dua tahun sebelumnya, Di NTB juga marak wacana perda-perda -bernuansa Syari’at islam- yang kemunculannya hampir bersamaan di Tiga Daerah. Pertama-tama terjadi di Lombok Timur dengan Perda zakat Profesi dan Minuman Keras. Lalu daerah Dompu yang menerapkan perda Jum’at Khusuk dan Wajib Baca Qur’an dan Kota Mataram yang memunculkan rancangan Perda Anti Maksiat.

Oleh: Achmad Jumaely*
www.jhellie.tk

Akhir Mei lalu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar sebuah diskusi cukup panas dengan tema “Prospek Penerapan Syari’at Islam di NTB”. Diskusi ini selain menghadirkan pengurus HTI Pusat juga mengundang pembicara-pembicara lokal di NTB. Dari perjalanan diskusi, hanya satu sesi yang cukup menarik ingin saya ceritakan dalam tulisan ini. Seorang peserta diskusi yang juga pengurus HTI cabang NTB secara serampangan mengidentifikasi daerah Bima sebagai daerah yang dulunya berkultur Islam murni. Karena alasan ini, ia menaruh harapan besar, kedepan Bima bisa menjadi daerah pencontohan penerapan syari’at Islam di Indonesia.

Beberapa data dangkal yang diungkapkan pengurus HTI itu adalah realitas bahwa pernah terdapat kesultanan Bima yang merupakan hasil ekspansi kerajaan Makasar. Selain itu, ia juga memberikan apresiasi kepada Bupati Dompu yang menerbitkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang Jum’at Khusuk dan Perda No 5 Tentang Wajib baca Al-Qur’an.

Pembicara dari Bima Drs. Abdul Wahid, M.Ag yang juga dosen IAIN Mataram serta-merta menampik tegas pernyataan tersebut. Menurut Wahid, salah besar jika dikatakan Bima berkultur Islam murni. Menurutnya, Islamisasi di Bima berjalan secara kultural. Proses islamisasi disana hampir tidak samasekali mengadopsi mentah-mentah Islam Murni (arab) namun lebih mengedepankan sinergitas Islam dengan kearifan lokal.

Hal ini menurutnya dapat dilihat dari aturan-aturan pemerintahan yang tidak didapati semisal hukum potong tangan bagi pencuri atau rajam untuk rakyat yang melakukan Zina. Lanjut Wahid, adanya model kesultanan di Bima juga bukan berarti menunjukkan bahwa Bima sedari awal menerapkan syari’at Islam. Karena model kesultanan di Bima sangat berbeda dengan model kesultanan dalam Islam yang menggunakan kekhalifahan. Kesultanan di Bima lebih mirip struktur raja-raja di Jawa yang mengedepankan garis keturunan atau feodalisme.

Kehadiran Ba’asyir

Selain diskusi yang diadakan HTI itu, beberapa waktu lalu masyarakat juga di kejutkan dengan agenda Road Show Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba’ayir ke sejumlah daerah di NTB seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Yang menambah keterkejutan kita adalah antusiasme masyarakat yang menyambut Ba’asyir dengan gegap gempita. Menurut pemberitaan media, di Lombok Timur pengajian Ustad yang baru keluar penjara itu dihadiri hampir sepuluh ribu jama’ah. Di lombok tengah tidak kalah sekitar 15 Ribu.

Dalam ceramahnya yang sangat provokatif, di dua tempat itu Ba’asyir dengan santun mengungkapkan harapannya agar NTB dapat segera menerapkan syari’at Islam. Ia mengeluarkan ayat dan hadist yang menjanjikan jika syari’at Islam di terapkan maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Ide lama yang sering ia wacanakan tak ayal keluar juga, demokrasi sudah saatnya diganti dengan Allah-krasi. Demokrasi lanjut Ba’asyir, telah menjadi biang keladi masalah-masalah yang merundung negeri ini seperti bencana, korupsi dan lain sebagainya. Menerapkan demokrasi tambah Ba’asyir adalah kafir kebangsaan, karena demokrasi telah menempatkan kedaulatan Allah di bawah kedaulatan Rakyat. Walaupun ide ini -bagi kaum terpelajar seperti mahasiswa- terdengar ‘konyol’, tapi lain dengan masyarakat awam yang rupanya tersilaukan dan bertepuk tangan dengan idenya ini, walau sebetulnya sialu dan tepuk tangan belum tentu tanda setuju.

Menyelamatkan NTB Dari Syari’at Islam

Dua fenomena diatas bisa jadi adalah perkembangan terbaru agenda formalisasi Syari’at Islam di NTB. Untuk diketahui. dua tahun sebelumnya, Di NTB juga marak wacana perda-perda -bernuansa Syari’at islam- yang kemunculannya hampir bersamaan di Tiga Daerah. Pertama-tama terjadi di Lombok Timur dengan Perda zakat Profesi dan Minuman Keras. Lalu daerah Dompu yang menerapkan perda Jum’at Khusuk dan Wajib Baca Qur’an dan Kota Mataram yang memunculkan rancangan Perda Anti Maksiat.

Ketiga agenda pemerintah itu mentah di tengah jalan. Untuk di Lombok Timur misalnya, mengalami kegagalan setelah ribuan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) ngeluruk mendemo Bupati Ali Bin Dahlan yang terindikasi menilap hasil pungutan zakat profesi itu untuk agendanya kunjungan dan memberikan sumbangan ke Masjid dan sekolah-sekolah. Masyarakatpun berhasil menuntut penghapusan perda tersebut. Namun Bupati Lombok Timur kelihatannya enggan menarik perda tersebut hingga hari ini. sehingga ia mengambil jalan tengah, siapa yang mau berzakat silakan, yang tidak juga tidak apa-apa.

Untuk di kota Mataram, Rancangan Perda Anti Maksiat belum-belum sudah lebih dulu ditentang masyarakat. Berkat usaha beberapa LSM yang mengadakan Hearing dan penelitian tentang perspepsi masyarakat terhadap perda tersebut Wali Kota H. M. Ruslan menjadi urung menerapkannya. Hingga sekarang Raperda tersebut tiada kabar.

Yang lumayan berhasil perda Jum’at Khusuk dan Wajib baca AlQur’an di Kabupaten Dompu. Perda tersebut awal-awalnya terlaksana secara massif. Misalnya setiap hari Jum’at masyarakat dengan antusias mensterilkan area masjid dari keramaian. Tidak boleh ada mobil atau kendaraan lain lewat di jalan yang berdekatan dengan masjid. Satu Jam sebelum waktu sholat Jum’at masyarakat sudah harus berkumpul di masjid untuk bersiap-siap sholat jum’at. Untuk perda wajib baca Qur’an, Bupati memberlakukan kebijakan kenaikan pangkat bagi PNS yang hapal sekian jus Al-Qur’an.

Namun dua perda di kabupaten Dompu ini akhirnya tak berjalan mulus. Masyarakat secara alami terlihat bosan dengan peraturan tersebut terlebih setelah Bupati Abu Bakar (Beko) terindikasi korupsi yang kemudian mengantarkannnya di periksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Walau sekian perda-perda bernuansa syari’at Islam itu gagal. Nampaknya usaha sekelompok masyarakat NTB yang menginginkan syari’at islam diterapkan di Daerah ini masih menggebu-gebu. Indikasinya paling tidak terlihat dari semakin terang-terangannya berbagai acara diskusi, seminar dan workshop yang membicarakan prospek penerapan syari’at islam di daerah ini. Acara-acara tersebut banyak digelar secara terbuka dengan melibatkan penuh masyarakat. Yang menjadi support systemnya, jelas adalah MMI, HTI, PKS dan beberapa ormas lokal yang memang sedari awal sangat fundamentalis.

• Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) IAIN Mataram

10 responses to “Membendung Wacana Syari’at Islam di NTB

  1. Apakah udah jalan perda anti maksiat?????????????????????

    infonya donk perda anti maksiat!!!

  2. Infonya insya Allah nanti kami kirimkan lwt email mas….termasuk draft perdanya

    salam Blogmaster,
    http://Jhelliesite.blogspot.com

  3. so what dengan syariah islam????
    pernah nyoba nggak rasanya berada di bawah naungan Islam??
    pasti belom khan??? makanya jangan alergi duluan mas.,..!!
    ntar malah sampeyan yang ketagihan karena sistemnya yang sempurna.
    makanya… karena sempurna Islam emang nggak akan keliatan kalau nggak diterapkan secara sempurna. apalagi kalau diterapkan cuma sampai sebatas Perda, yang notabene berdampingan sama demokrasi. ya timpang atuh akang..!!!
    Islam itu membawa kesempurnaan hidup kalau udah diterapkan dalam negara secara total, nggak diracuni demokrasi, n dijalanin ama orang-orang yang udah lillahita’ala. bukan orang-orang yang silau ama duit kayak mas…!!!
    emang mas dibayar berapa sich buat nyebarin racun anti syari’ah????
    hati-hati loh!!!
    Allah lebih pandai membuat makar ketimbang Sampeyan…!!!!

  4. Namanya aja kuliah di Institut Agama Islam, tapi pikirannya nggak islami.

  5. ghdfjftd,fjy

  6. Q Tunggu Wacana Selanjutnya

  7. heran deh ” menyelamatkan NTB dari sari’at islam” yg nulis anak IAIN. apa nga merasa berdosa melarang masyarakat diatur oleh aturan agamanya sendiri setau saya semua lini kehidupan ini kan diatur dalam islam dari kencing sampai urusan negara kan ada aturanya dalam islam. ini saya herankan orang islam kuliah diunipersitas islam tapi kok alergi sekali sama sari’at islam. biarkan saja masyarakat menentukan pilihan mereka itu hak mereka jangan dihalangi. katanya menjunjung tingi kebebasan, kalau umat islam ingin menerapkan sari’at islam bebaskan saja mereka menentukan pilihan mereka…

  8. saya sedang meneliti Perda Jum’at Khusyuk Kabupaten Banjar Kaimantan Selatan. Sebelum dirumuskan, anggota DPRD Banjar kunjungan kerja/ studi banding ke Dompu.
    Untuk bahan perbandingan, di mana saya dapat memperoleh teks Perda Jum’at Khusyuk di DOMPU?

  9. ass..
    hemmm, artikel yang menarik, kritis tapi tidak berbobot…jika ada yang berkomentar demikian saya yakin anda bukan orang muslim, masa orang muslim nolak syariat??kasihan banget neh orang, beginilah cara pandangnya orang-2 JIL =jemaah iblis liberalm jika anda tidak mau di atur oleh islam, emang anda mau di atur make apa???

    Al Maaidah ayat 44:
    Dan barangsiapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir

    Al Maaidah ayat 45:
    Dan barangsiapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

    Al Maaidah ayat 47:
    Dan barangsiapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik

    Menurut alSyaukani, kekafiran ialah bila umat Islam menentang hukum Allah. Jika tentang, maka jatuh hukum kafir. Barangsiapa yang mengaku kebeneran hukum Allah, tapi tidak melaksanakan maka jatuh hukum fasiq dan dzalim bukan kafir. Ini maksud ayat ini di sisi ahli sunnah. (Fath alQadir, 2/56) ini adalah tafsiran Ibn Abbas.

    Bahkan Sayyid Qutub dalam tafsir fi Dzilalnya pun menganggap mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah telah kafir, murtad atau terkeluar dari millah (agama) (Fi Dzilal 2/972)

    saya tanya ke anda, apakah tempat kuliah anda tidak mengajarkan al-quran dan tafsir…jangan-2 tafsirnya ulil absor abdallah…….tobaaattt bung!!!

  10. Waduh..banyak org sok paling Islam ya. Yg enak Islam kultural,alami, sadar dengan sendirinya, sehingga terasa santun, bukan didakwahkan dengan cara “galak” kaya’ Taliban n Wahabi ekstrimis, membuat org yg tidak sepaham jadi miris krn jd sasaran hujatan,bukan ajakan beradab. Apa jadinya jika mereka jadi penguasa, wah bisa-bisa yg tidak sepaham/yg dituduh “Islam tidak murni” jd sasaran penindasan dengan mengatasnamakan Islam murni. Krn itu,dlm situasi zaman yg heterogen dan penuh proses saling mencari kebenaran sejati ini maka satu sama lain tidak patut merasa paling benar sendiri krn apa yg diyakini manusi adalah proses menuju Kebenaran Sejati (al-Haq),tp kebenaran manusia tetap relatif.Krn itu para ulama salaf selalu mengakhiri pendapatnya dengan Wallahu a’lamu bi-shawaab (dan hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran).Para ulama tsb sgt tawadlu’ dan jauh dari hujatan kepada ulama lain yg tdk sepaham. Jika ada org yg merasa paling benar maka ujung-ujungnya menghujat org yg tdk sepaham,lama-lama menindas.Menindas itu perilaku Thoghut,justru inilah musush Islam. Tentang Perda Syariat sih OK sj,tapi kita harus kritis. Perhatikan dgn cermat ternyata bnyk pejabat yg mengkorupsi zakat demi karir politiknya (bagi-bagi duit dgn uang zakat,bkn olrh amil zakat).Perda hy sbg alat kepentingan duniawi,suatu perilaku yg justru bertentangan dgn Islam. Oh ya, perlu dicurigai mengapa ada org yg menolak demokrasi. Bukankah dalam demokrasi ada chek and balance agar saling kontrol karena setiap manusia punya kelemahan demi menjaga kesimbangan dlm kebaikan. Demokrasi itu ruang untuk “wa tawaashau bil haqqi wa tawaashau bishshob..”Kalau ga mau demokrasi itu artinya mereka ingin otoriter atas nama Allah.Otoriter=diktator=thaghut=musuh Islam! Jelaskan? Mari kkita belajar dari sejarah kekhalifahan.Selain ada yang baik, banyak jg khalifah Bani Umayyah, bani Abbasiyah & Usmaniyah n keluarganya plus kroninya yg korup,gemar maksiat,otoriter,bergelimang kemewahan.Mau ditiru? Gendeng namanya…!Hanya Rasulullah yg bisa adil semurni-murninya dlm memerintah negara.Yg lain punya kelemahan. Generasi khulafaurrasyidin juga punya kelemahan disamping byk kelebihannya.Itulah sebabnya kebanyakan mereka dipilih scr demokratis.Apalagi generasi sekarang yg makin byk kelemahannya.Agar tidak mengarah ke diktator maka demokrasi adalah jalan terbaik.Tak bisa dibayangkan jika org yg mengaku tokoh Islam memerintah secara diktator hanya karena menganggap demokrasi bukan tradisi Islam,pasti rakyat sengsara.Jadi, waspadailah orang-orang yg mengklaim tokoh Islam tapi menolak demokrasi..mereka berpotensi besar jd thoghut.Wallahu a’lamu bish-shawwab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s