Dicari! Gubernur Anti Korupsi

ntb2.jpg
Ada titik lentera di ujung gelap dengan hadirnya moment Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2008 sebentar lagi. Titik itu memunculkan harapan baru bagi kita, bahwa ada peluang, pemberantasan korupsi diseriusi oleh Gubernur yang akan terpilih nanti. Bagi kita, Pilkada 2008 ini sungguh kesempatan emas untuk memilih orang-orang terbaik di daerah. Memilih Gubernur yang betul-betul anti korupsi. Gubernur yang tidak hanya bisa ngomong tapi juga bertindak.

Oleh: Achmad Jumaely*

PAKAN lalu saya sangat beruntung dapat mengikuti diskusi lepas bersama budayawan dan sejarahwan Indonesia Dr. Anhar Gonggong di kantor sebuah Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) di Mataram. Dalam diskusi itu, Pak Anhar yang juga dosen di Universitas Atmajaya Jakarta itu mengeluarkan keprihatinanya tentang Indonesia. Kata beliau, saat ini Indonesia tidak punya pemimpin, yang ada adalah penguasa-penguasa. Karakter pemimpin dan penguasa sungguh jauh berbeda. Pemimpin akan berusaha sekuat tenaga memimpin rakyatnya menjadi sejahtera dan terhormat. Sementara penguasa sesuai asal katanya “kuasa”, berusaha sekuat tenaga menguasai dan memeras rakyatnya.

Pak Anhar mengaitkannya dengan cerita panjang mentalitas korupsi pejabat-pejabat kita. Menurutnya, korupsi tak kan pernah habis selama masih banyak orang yang berkeinginan mencari kekayaan-kekayaan. Dan Indonesia tetap saja akan menjadi negara yang paling sulit lepas darinya karena di negeri ini korupsi kadung diyakini sebagai jalan terhormat untuk menjadi orang ‘terhormat’. Lebih jauh lagi, Pak Anhar bilang, korupsi ternyata telah menyebabkan banyak hakim berani memutuskan hukum dengan tidak benar.

Mendengar ini, saya menjadi pesimis, di masa yang akan datang akan bisa tercipta kondisi ideal seperti yang diimpikan Pramoedya Ananta Toer dalam novel kecilnya “Korupsi”. Tokoh utama novel itu “Bakir”, akhirnya menamatkan riwayat korupsinya dengan tobat nasuha di penjara.
Keprihatinan seperti ini nyata adanya. Bahwa memang pasca reformasi kehidupan kenegaraan kita kian carut-marut. Dimasa Orde Baru korupsi berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan sekarang terbalik korupsi berlangsung terang-terangan. Dulu hanya mewabah di Jakarta, sekarang korupsi malah hijrah ke daerah. Kenyataan menyedihkan ini diperkuat data yang dikeluarkan Transparency International (TI) bahwa setiap tahun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia terus meningkat seperti lumpur Lapindo yang terus meluap.

Miskinnya komitmen pemerintah baik pusat apalagi daerah dalam upaya memberantas korupsi menambah pesimisme itu, bahwa Undang-Undang dan berbagai instruksi pemerintah soal Percepatan Pemberantasan Korupsi hanya omong kosong doang. UU dan Intsruksi berupa dokumen-dokumen itu hanya disimpan rapi di laci para pimpinan unit-unit kerja pemerintahan. Tak ada yang dilaksanakan, bahkan cenderung sengaja disembunyikan.

Mengintip daerah kita Nusa Tenggara Barat, rasa pesimis itu kian menjadi-jadi. Bahwa ditempat ini belum ada aksi riil pemberantasan korupsi, banyak pejabat main opera dengan kehakiman dan kejaksaan, aksi putar-balik hukum adalah cerita NTB yang harus di catat tebal oleh rakyat. Dulu, ketika kasus korupsi di DPRD terbongkar, kita sempat punya harapan bahwa kasus-kasus korupsi lain akan segera mendapat celah untuk terbongkar juga. Tapi nyatanya nihil, di akhir cerita kasus itu mengecewakan rakyat dengan lepasnya jeratan hukum bagi para pejabat yang terlibat.

Itu hanya sekelumit potret buram proses pemberantasan korupsi di daerah ini, yang lain teramat membludak dan rasanya malas untuk diceritakan. Malas, disamping karena rasa ketidakpercayaan pada hukum tentu saja juga karena sebetulnya kita hampir vulgar telah membicarakannya di media. Dan jika mau jujur, kasus-kasus korupsi di NTB termasuk jenis korupsi yang kurang “canggih” sehingga kita teramat mudah bisa mengendusnya. Namun mengapa tak kunjung tuntas? apa dan siapa yang belum berperan? Penegak hukum, pemerintah, rakyat atau kita si pengamat dan mahasiswa yang hanya bisa ngomong doang? Entahlah! yang jelas agenda ini adalah persoalan besar dan rumit jika diserahkan sepenuhnya kepada rakyat NTB secara individu. Untuk itu, kita perlu gagasan dan gerakan bersama untuk melawannya.

Ada titik lentera di ujung gelap dengan hadirnya moment Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2008 sebentar lagi. Titik itu memunculkan harapan baru bagi kita, bahwa ada peluang, pemberantasan korupsi diseriusi oleh Gubernur yang akan terpilih nanti. Bagi kita, Pilkada 2008 ini sungguh kesempatan emas untuk memilih orang-orang terbaik di daerah. Memilih Gubernur yang betul-betul anti korupsi. Gubernur yang tidak hanya bisa ngomong tapi juga bertindak.

Lalu frame Gubernur anti korupsi macam mana yang kita harapkan itu? Tentunya ini sulit untuk dijelaskan. Namun substansinya adalah bagaimana sosok hukum yang memberikan jaminan terwujudnya keadilan dan penegakan peraturan. Kita butuh Gubernur yang berani, tegas, dan mampu melakukan agenda ini. Seorang yang berani menolak segala pemberian hanya untuk kepentingan pribadi. Seorang yang berani memangkas birokrasi walau harus berhadapan dengan koruptor-koruptor banyak uang yang dengannya mereka mudah membeli hukum. Seorang yang mengikuti hati nuraninya bukan nafsu serakah menjadi penguasa. Seseorang yang sadar tidak mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan haknya. Dan yang tak kalah penting, kita harus mendapatkan Gubernur yang bisa memberikan inspirasi kepada orang lain untuk sama-sama memberantas korupsi.

Jika kita bodoh-bodohan coba mencari potret figur Gubernur di Indoenesia yang kita harapkan hadir di NTB, kita dapat menyebut beberapa nama semisal Gamawan Fauzi Gubernur Sumatera Barat yang sebelumnya menjadi bupati di Solok. Lalu sosok Sinyo Sarundayang Gubernur Sulawesi Utara yang tegas menolak pembiayaan pembantu rumah tangga di rumah dinasnya dan kemudian dana itu ia masukkan lagi ke APBD. Kemudian ada Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo yang secara tegas memangkas habis Perda-perda yang merugikan dunia usaha sehingga investor bisa masuk dengan lega tanpa harus memikirkan uang siluman.
Saya kira, NTB saat ini butuh figur-figur semacam itu jika NTB -seperti kata Farid Tolomundu- “Mau Bangkit” dari keterpurukan di segala sektor.

Tapi lagi-lagi bergelanyut sangsi di benak saya, sudahkan ini menjadi agenda kita bersama? Inikah yang ada di hati masing-masing kita masyarakat NTB?. Atau malah sebagian kita punya agenda lain diluar agenda yang kerapkali politis dan korup juga? Jika pertanyaan terakhir yang menjadi kenyataan, kita tak bisa berseru apa-apa. Kita hanya berharap itu tidak terjadi. Semoga bermanfaat []

*Aktifis Jaringan Islam Kampus (JARIK) Mataram dan
Kontributor Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) Jakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s