Semangatnya Justru Dari Desa; Sebuah Tanggapan Untuk Achmad Jumaely

profil1.jpg
Bukan berarti pilihan rakyat merupakan pilihan terbaik. Tetap saja terbuka terjadinya ‘manipulasi’ melalui politik pencitraan untuk memenangkan salah satu calon. Misalnya saja dengan penggambaran salah satu calon merupakan ‘korban penganiayaan’ rezim berkuasa untuk mengundang simpati pemilih. Memanfaatkan sifat rakyat Indonesia yang gampang trenyuh berbondong-bondonglah memilih pemimpin itu. Padahal kualitas calon tersebut jauh dari memuaskan, dan beberapa saat kemudian menghadirkan kekecewaan bagi pendukungnya. Tetapi yang pasti, pemimpin yang dipilih secara langsung merupakan perwujudan keinginan mayoritas pemilih.

Oleh : ROBYAN ENDREW BAFADHAL*

Akhir-akhir ini konflik yang menyertai pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) menjadi salah satu berita yang menghiasi harian ini. Pelaksanaan pilkades di beberapa tempat, terutama di Lombok Tengah, kerap kali disertai kerusuhan dan anarkisme massa. Banyak penyebab yang menyebabkan aksi ini, mulai dari kecurangan panitia pemilihan, isu money politics, penghitungan suara, dan lainnya.

Anarkisme dan kekerasan massa ini tentu saja mengkhawatirkan banyak pihak. Pilkades yang sejatinya memilih pemimpin di tingkat desa untuk mengayomi warga ternyata menghasilkan konflik baru. Memang harus diakui bahwasanya konflik merupakan keniscayaan dalam hubungan antar manusia. Namun demikian konflik berbeda dengan pengrusakan dan kekerasan karena telah menyebabkan kerugian. Pengrusakan dan kekerasan tidak bisa ditoleransi karena telah menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik materi maupun non-materi.

Keresahan ini juga dirasakan oleh Achmad Jumaely, yang kemudian dituangkan dalam tulisannya Demokrasi Pelosok ( Lombok Post 5 Desember 2006). Menurutnya aksi anarkisme ini disebabkan pelaksanaan demokrasi liberal berupa pemilihan secara langsung pemimpin oleh warga desa dengan prinsip one man one vote (seharusnya one people one vote-pen.). Pemilihan seperti ini menggerus kearifan lokal desa yang memiliki cara sendiri dalam memilih pemimpin yang telah menjadi adat-kebiasan sejak masa lampau. Kekhasan memilih pemimpin, yang umumnya dilakukan melalui musyawarah, kemudian disebut sebagai Demokrasi Pelosok.

Ada banyak pertanyaan yang hendak diajukan kepada tulisan tersebut tanpa mengurangi penghargaan terhadap penulisnya. Kesan yang ditangkap dari tulisan itu bahwa pilkades secara langsung sesungguhnya bukan merupakan adat-kebiasaan warga desa. Mereka (warga desa) tidak biasa memilih pemimpin secara langsung. Penentuan pemimpin telah diserahkan (?) kepada para tetua desa dan warga desa tinggal menerimanya. Oleh karena itu ketika diberikan hak memilih pemimpin maka yang terjadi adalah ketidaksiapan (kegagapan). Implikasinya muncul gesekan dan konflik kekerasan antar warga masyarakat.

Kesan yang berbeda penulis temukan ketika dalam beberapa kesempatan berdiskusi dengan para penggagas konsep pemilihan pemimpin secara langsung. Misalnya saja menanggapi kekhawatiran munculnya gesekan ketika melaksanakan pemilihan presiden secara langsung (pilpres). Banyak pihak yang mengkhawatirkan pilpres akan diakhiri dengan kerusuhan dimana-mana karena perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat. Para pendukung pilpres kemudian membantah argumen itu dengan menyatakan masyarakat kita (Indonesia) sudah pengalaman memilih secara langsung pemimpinnya. Contoh yang paling sering ditunjuk ialah pemilihan kepala desa.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bagi para penggagas pilpres, pilkades secara langsung merupakan adat-kebiasaan. Semangat dan pengalaman memilih pemimpin sebagaimana di tingkat desa diharapkan terbawa dalam tingkatan yang lebih tinggi. Memilih dengan kesadaran dan tanggungjawab sebagaimana memilih kepala desa akan terbawa ketika memilih bupati/walikota, gubernur, dan presiden. Maka tidak perlu takut dengan sistem pemilihan secara langsung.

Di kalangan ilmuwan politik terkenal luas adagium ‘suara rakyat suara Tuhan.’ Maka kemudian muncul konsep tentang kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertingggi dipegang oleh rakyat. Konsep seperti inilah yang kemudian ingin dikembalikan ketika digagas pemilihan pemimpin secara langsung di seluruh jenjang pemerintahan. Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, sampai Kepala Desa merupakan kehendak masyarakat banyak. Para pemimpin itu bukanlah pilihan segelintir orang, yang sebagai mahluk politik (political animal) juga memiliki kepentingan sendiri.

Bukan berarti pilihan rakyat merupakan pilihan terbaik. Tetap saja terbuka terjadinya ‘manipulasi’ melalui politik pencitraan untuk memenangkan salah satu calon. Misalnya saja dengan penggambaran salah satu calon merupakan ‘korban penganiayaan’ rezim berkuasa untuk mengundang simpati pemilih. Memanfaatkan sifat rakyat Indonesia yang gampang trenyuh berbondong-bondonglah memilih pemimpin itu. Padahal kualitas calon tersebut jauh dari memuaskan, dan beberapa saat kemudian menghadirkan kekecewaan bagi pendukungnya. Tetapi yang pasti, pemimpin yang dipilih secara langsung merupakan perwujudan keinginan mayoritas pemilih.

Satu hal lain yang mendorong semangat “memilih secara langsung” karena beberapa kasus pemilihan oleh segelintir orang melalui “jalan musyawarah” ditengarai diwanai politik uang. Jumlah yang sedikit membuka kemungkinan adanya aksi suap-menyuap dari para calon kepada pemilih yang segelintir tersebut. Maka pemimpin terpilih adalah yang paling besar memberi suap.

Bukan berarti pemilihan secara langsung juga bisa menghilangkan politik uang (money politics). Untuk maju menjadi calon maka dibutuhkan dana yang tidak sedikit, mulai dari pencalonan sampai pencoblosan. Mulai dari membiayai kegiatan formal para pejabat politik, sampai acara jamuan calon pemilih. Kita tentu masih ingat pengalaman (almarhum) Nurcholish Madjid yang megundurkan diri dari konvensi Partai Golkar untuk calon Presiden. Karena ketika melakukan roadshow memaparkan visi dan misi ke daerah-daerah kerap dimintai “tambahan gizi” oleh pengurus setempat. Dengan demikian, pemilihan secara langsung pastinya membuat lebih banyak orang menikmati uang tersebut.
Wallau ‘alam bi al shawab

* Mahasiswa Asal NTB sekarang Kuliah di Pascasarjana Fisipol UGM, Email: Robyan_e@yahoo.co.id

One response to “Semangatnya Justru Dari Desa; Sebuah Tanggapan Untuk Achmad Jumaely

  1. Ping-balik: INFO BAGUS « Relawandesa’s Weblog

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s