Memimpikan Pendidikan Bebas Korupsi

pic6.jpg
Ini adalah ironi, seperangkat alat elektronik tiba-tiba nyasar ke kampung-kampung yang pengirimnya tidak melihat ada apa disamping, didepan dan dibelakang. Bahkan cerita TV tak bisa difungsikan karena belum ada listrikpun menjadi lelucon segar akibat dari kebijakan yang sungguh tanpa pertimbangan.
Oleh: ACHMAD JUMAELY*

SAYA tertegun saat pulang kampung beberapa waktu lalu. Dikantor Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang berada dibawah yayasan pimpinan bapak saya, saya melihat dua televisi 28 inci merk LG mangkring diatas meja lengkap dengan empat salon besar serta satu set perangkat parabola. Saya mencari tahu dari mana asal- muasal perangkat elektronik yang biasanya dimiliki orang-orang-orang kaya dikota itu. Seorang guru memberitahu saya, elektronik itu berasal dari bantuan pemerintah untuk sekolah-sekolah menengah pertama baik SLTP maupun MTS.

Dengan bahagia, guru itu bercerita, saat mobil pengantar barang itu datang, semua guru bak ketiban durian tumbang. Pasalnya, pihak sekolah tidak pernah diberitahu sebelumnya akan mendapatan bantuan itu. Praksis, perasaan bahagia dan supraise bercampur aduk menghinggapi hati para guru hari itu. Pemandangan yang terjadi persis seperti acara-acara reality show ditelevisi.

Sehari berikutnya, seorang guru sekolah tetangga bertandang kerumah saya dan bercerita juga tentang bantuan itu. Katanya, karena disekolahnya belum ada fasilitas listrik, alat elektronik berupa televisi itu praksis tidak bisa difungsikan. Karenanya, ia beserta guru-guru yang lain berencana selepas disurvei nanti, televisi itu akan dijual dan akan digunakan untuk kepentingan sekolah yang lain.

Untuk apakah sekolah-sekolah itu diberi bantuan televisi lengkap dengan parabolanya? Menurut penjelasan guru-guru, supaya siswa dapat menonton sebuah stasiun televisi baru bernama Televisi Edukasi atau disingkat TVE. Televisi milik Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang mulai tayang sekitar empat bulan lalu itu, berisi program-program acara yang memang khusus meliput seputar sekolah dan pendidikan.

Tapi sebegitu pentingkah sekolah-sekolah itu diberi televisi dan parabola yang harganya saya kisar antara 5 sampai sepuluh juta rupiah itu untuk sekadar nonton TVE?

Saya sempat mengamati acara televisi itu selama tidak kurang dari 10 jam. Dan saya melihat informasi yang ditawarkannya biasa-biasa saja, meski tidak negatif namun saya tidak melihat informasi-informasi itu lebih penting manfaatnya atau sebanding dengan resiko ‘harga’ proyek pengadaan yang saya yakin sangatlah besar dan menyita puluhan milyar uang negara.

Padahal diwaktu yang sama, media-media memberitakan anak-anak miskin masih banyak yang tidak bersekolah, ada yang bisa bersekolah tapi tidak punya baju seragam. Gedung-gedung sekolah mereka banyak yang rusak. Fasilitas-fasilitas substansi seperti bangku, meja, papan tulis serta media ajar lainnya masih banyak yang kondisinya memprihatinkan. Bahkan sebuah kabar terbaru dari flores, ratusan siswa sekolah dasar terpaksa belajar dalam kondisi jiwa terancam. Atap dan genteng sekolah mereka sewaktu-waktu bisa ambruk karena sejak didirikan pada 1989 silam tak pernah direnovasi satu kalipun.

Ini adalah ironi, seperangkat alat elektronik tiba-tiba nyasar ke kampung-kampung yang pengirimnya tidak melihat ada apa disamping, didepan dan dibelakang. Bahkan cerita TV tak bisa difungsikan karena belum ada listrikpun menjadi lelucon segar akibat dari kebijakan yang sungguh tanpa pertimbangan.

Mental Korup Dan Project Oriented
Cerita diatas riil terjadi. Sebuah cerita terkecil dari lautan cerita sumbang perihal proyek-proyek pemerintah disektor pendidikan yang tidak memperhatikan fungsi dan efisiensi. Tidak hanya proyek TV yang demikian, proyek pengadaan infrastruktur lain seperti buku, komputer, OHP dan LCD tak luput dan harus dikritisi. Mental korup dan orientasi proyek (Project Oriented) ternyata masih kental mengembel-embeli setiap program ini dan itu.

Mental korup dan Project oriented sebenarnya bukanlah kabar baru dunia pendidikan negeri ini. Bahkan konon dua departemen yang membawahi institusi pendidikan yakni Diknas dan Depatemen Agama (depag) disebut-sebut menjadi sarang korupsi dan kolusi terbasah, terbesar dan sistemik.

Agar tak menjadi fitnah, ada baiknya saya bercerita satu lagi kejadian yang saya alami beberapa waktu lalu. Salah seorang pejabat tiba-tiba menghubungi saya dan menyuruh saya sesegera mungkin membuat proposal permohonan dana. Proposalnya tentang apa saja asal masih ada hubungannya dengan yayasan pendidikan.

Saya memenuhi permintaannya dengan senang hati. Proposalnya jadi, dan dia menjanjikan akan keluar bantuan sebesar 30 juta rupiah dalam tiga minggu kedepan. Namun yang membuat saya terhenyak, menjelang proposal dikirimkan dia membuat perjanjanjian dengan saya bahwa prasyarat duit itu bisa keluar, yayasan saya harus rela bantuan dibagi dua, fifty fifhty, setengah buat yayasan dan setengahnya lagi buat pejabat yang mengurus bantuan itu, katanya sih untuk mengurus administrasi di Jakarta.

Posisi ini membuat saya dilematis. Disatu sisi, jika saya mengikuti permainannya, secara langsung saya telah melawan hati nurani saya karena mendukung praktek korupsi dan kolusi, tapi bila menolak sudah bisa dipastikan yayasan saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal yayasan saya betul-betul membutuhkan bantuan, sedangkan si asisten pejabat itu dengan enak saja berkata, “Kalau tidak setuju, ya bisa diberikan ke sekolah yang lain”.

Yang saya alami ini barangkali adalah cerita usang yang mayoritas insan pendidikan bisa jadi mengetahuinya dan bahkan sama mengalaminya dengan saya. Tapi inilah realitas pendidikan kita, realitas korup dan “pemalak” yang saya yakin telah menjadikan pendidikan indonesia tidak kunjung membaik.

Lembaga pemerhati korupsi Indonesian Coruptions Wacht (ICW) bahkan telah jauh-jauh hari “menggonggong” bahwa telah terjadi kebocoran anggaran disektor pendidkan sebesar 30 persen bahkan lebih. Pelakunya mulai dari menteri, kepala dinas hingga kepala sekolah dan bahkan guru.

Paradoksalitas akhirnya menjadi kenyataan yang mengiriskan. Antara idealisasi dan realisasi terdapat jurang perbedaan yang amat dalam. Keberadaan Diknas, Depag hingga perangkat-perangkatnya kebawah secara ideal dibentuk sebagai alat negara mencetak anak bangsa yang berwawasan kebangsaan luas, berfikir logis, cerdas, kritis sekaligus bermoral tapi nyatanya dilapangan ini harus dihadapkan dengan kenyataan lain, pengelola-pengelolanya yang justru masih harus dicerdaskan, diberi wawasan kebangsaan, diceramahi moral dan menuntut dikritisi.

Saya membayangkan hal ini ibarat dokter jiwa yang mengobati pasien ‘gila’ sementara sang dokter diam-diam juga sakit jiwa. Bisa dibayangkan bagaimana hasilnya? Atau apa jadinya jika sang iblis memberi kuliah pada si setan. Wah tentu lebih parah lagi!.

Tapi tentu saja kita tidak sedang mendiskusikan setan dan iblis. Kita sedang berdiskusi tentang sistem pendidikan kita yang carut marut dan “rusak-rusakan”. Pendidikan kita yang sungguh tidak mencerdaskan tapi membodohkan, tidak memerdekakan tapi memenjarakan. Sistem pendidikan kita yang perlu direformasi total, agar anak bangsa yang terlahir kemudian tidak terus-terusan menjadi generasi pecundang, penjilat, koruptor dan generasi yang miskin hati nurani. Mudahan-mudahan ini tidak sekedar mimpi tak terbeli, tapi optimisme yang sungguh-sungguh dari anak bangsa yang gelap menatap masa depan pendidikan kita di negeri ini.

2 responses to “Memimpikan Pendidikan Bebas Korupsi

  1. Setuju sekali dengan penemuan anda, mental pejabat kita memang sudah mirip-mirip babi-naudzubillah-, mereka berebut jadi pns karena ingin duit proyek, bukan untuk melayani kita. Semoga mas bukan pn sama seperti saya. Maka berbahagialah sebenarnya orang-orang seperti kita yang berada “diluar” kotak pemerintah. seberapa “miskin”, “minim” biar saja mas. Kita memang salah pilih pemimpin, kita sudah memilih penipu pada pemilu lalu.Kata merdeka belum menemukan arti yang sebenarnya.

  2. benar2 disayangkan…..kalo TVE bisa dijamin g jadi acara dangdut2an, baru pemerintah bisa ngadain proyek itu…haha

    kalo ku lihat….intinya jika pendidikan itu tujuannya duit (dengan bermental korup dan project oriented) maka udah berpeluang besar untuk menjadi benalu di negeri ini, yang hanya makan uang aja, tanpa memberikan ilmu kpada anak didiknya………

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s