Demokrasi Pelosok

profil.jpg
Namun mengapa Demokrasi Pilkades itu diwarnai kekerasan? Apakah demokrasi memang cenderung mengakibatkan permusuhan? Apakah ini karena “miskinnya” pemahaman masyarakat pelosok tentang demokrasi itu sendiri? Atau karena kebijakan pemerintah yang kurang artisipatif dalam penyelenggaran pilkades demokratis itu?

Oleh: ACHMAD JUMAELY*

HAPE saya sudah lima kali kedatangan Sort Massage Service (SMS) hari ini. Istimewanya, disamping SMS itu datang atas nama keluarga besar saya juga karena masing-masing dari orang yang beda-beda. Pertama dari ibu, paman lalu misan, bibi dan terakhir dari bapak saya. Isi SMS itu seragam, meminta saya pulang karena pemilihan kepala desa akan digelar besok harinya.

Saya heran dan mencoba memahami mengapa mereka begitu antusias meminta saya ikut pemilihan kepala desa. Bahkan SMS terakhir dari bapak saya bernada tegas. “Kamu harus pulang, Kita dukung pak Haji Ramli, kamu harus pulang!” kira-kira begitu isi SMS bapak saya.

Ternyata, tidak hanya saya yang mengalami hal ini. Teman-teman sekampus saya juga punya cerita yang sama. Mereka bahkan ada yang jauh-jauh hari sudah pulang kampung. Tak sedikit dari mereka yang juga ikut jadi tim sukses.

Bagi orang desa seperti saya, pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun ini bisa jadi sebuah arena demokrasi paling nyata dan paling seru. Soalnya, pilkades tahun ini terhitung kali pertama dilakukan dengan sistem pemilihan langsung. Sistem ini, menjadikan kompetisi dan partisipasi masyarakat terlihat sangat besar dan bebas. Sangat demokratis!

Tetapi di banyak desa, pilkades yang demokratis itu tak urung harus dibayar mahal. Kekerasan meledak ketika kubu yang kalah kecewa. Tidak hanya kekerasan fisik berupa perusakan dan pembakaran tapi juga kekerasan psikologis dengan merebaknya dendam personal dan komunal antar masyarakat yang sebetulnya bertetangga bahkan masih ada ikatan keluarga.

Di NTB, eskalasi kekerasan yang mewarnai pilkades di beberapa kecamatan memang sangat tinggi. Untuk dua minggu terakhir misalnya tiga prosesi pilkades di tiga desa di Lombok Tengah rusuh. Aset kantor desa dibakar habis. Beberapa warga bahkan terpaksa dilarikan ke puskesma karena terluka akibat saling lempar batu. Seminggu sebelumnya di Lombok Timur dan di Lombok Barat juga terjadi hal serupa.. Dan saya kira selain yang saya sebut itu masih banyak kasus kekerasan pilkades di NTB, namun luput dari perhatian saya pribadi.

Jelasnya, melihat fenomena kekerasan yang mengiringi Pilkades ini, apa yang bisa kita komentari? Sayapun membuka-buka draft Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah serta juga draf tata cara pelaksanaan pilkades yang dikeluarkan pemerintah kabupaten beberapa waktu lalu. Saya berfikir ada peraturan yang error disitu..

Tapi, juga, secara konstitusional Pilkades telah dirancang cukup bagus dan bisa dikatakan sangat demokratis. Disitu misalkan disebutkan pemilihan dilaksanakan secara langsung, jujur dan adil serta melibatkan masyarakat secara penuh. Melihat ke tahap pelaksanaanya dilapangan, juga saya melihat berlangsung dalam suasana fair (=jurdil) dan demokratis.

Namun mengapa Demokrasi Pilkades itu diwarnai kekerasan? Apakah demokrasi memang cenderung mengakibatkan permusuhan? Apakah ini karena “miskinnya” pemahaman masyarakat pelosok tentang demokrasi itu sendiri? Atau karena kebijakan pemerintah yang kurang artisipatif dalam penyelenggaran pilkades demokratis itu?

Untuk sementara waktu sebgaian masyarakat memberi jawaban dengan membenarkan pertanyaan kedua yang terakhir, -karena pemahaman masyarakat yang kurang pada nilai-nilai demokrasi- maka yang terjadi, kelompok kalah gagal menjadi Good Looser atau menerima secara sportif.

Tapi, sebagian lagi menilai, kekerasan pilkades sebetulnya sangat dipengaruhi banyak oleh kebijakan struktural pemerintah yang kurang tidak partisipatif itu. Mana yang benar?.

Demokrasi Liberal Versus Demokrasi Pelosok

Pertama-tama saya ingin mengatakan jauh sebelum konsep demokrasi liberal dirumuskan para pakar politik, sebetulnya masyarakat desa sudah punya sistem demokrasi sendiri yang seterusnya saya sebut demokrasi pelosok. Demokrasi pelosok ialah sistem demokrasi yang sentrum pengambilan keputusannya bermuara pada kearifan lokal. Untuk di Lombok sendiri misalnya kita kenal misalnya dengan Begundem atau di Jawa Rembug atau di Kalimantan budaya Beriuq.

Tiga model demokrasi pelosok ini umumnya hampir sama dalam aplikasinya. Pertama-tama elemen masyarakat berkumpul di rumah kepala desa dan bermusyarah secara tradisonal hingga tercapai kata mufakat. Dalam proses ini, kontrak sosial berupa tata krama, tata susila dan tata cara dijadikan Rule Of Law yang harus diikuti setiap warga. Tata-tata itu mengatur sistem musyawarah yang demokrastis, menjunjung tinggi toleransi, kesantunan dan kebersamaan. Secara aplikatif, hal ini terpraktekkan terus dalam pengambilan hampir setiap putusan penting di tingkat desa dan dusun termasuk pemilihan lurah.

Tapi zaman terus bergerak dan berubah. Modernisasi hadir deras dan mulai mengenalkan masyarakat pada konsep demokrasi baru yang kita sebut demokrasi liberal. Masyarakat juga dikenalkan dengan berbagai lembaga desa yang juga baru seperti Badan Pengawas Desa (BPD) (Badan Perwakilan Desa-sekarang). Karena masyarakat cenderung fasif, demokrasi liberal ini kemudian leluasa masuk tanpa filter. Demokrasi pelosok kemudian terpinggirkan bahkan punah.

Tentu saja hadirnya demokrasi liberal ditengah masyarakat ini tidak bisa dipisahkan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Undang-undang yang semula diciptakan untuk terbangunnya sistem demokrasi yang total -dari pusat hingga desa- ternyata membuat runyam ditengah masyarakat. Dalam memberlakukan UU itu pemerintah juga terlalu “memaksa” dengan tidak mempertimbangkan kemampuan sistem demokrasi lokalitas yang sudah ada.

Resiko langsung dari “pemaksaan” ini dapat kita saksikan dengan terganggunya relasi sosial masyarakat desa yang kadung tertata baik. Kemenangan seorang kandidat Kades yang sangat ditentukan oleh dukungan suara individu mengakibatkan polarisasi dibasis-basis komunal. Jadilah, pergolakan politik tidak hanya melibatkan aktor-aktor kandidat Kades saja, tapi melebar ke konflik harizontal dan individu yang merusak hubungan kekeluargaan, kekerabatan ataupun ketetanggaan.

Selain itu, Politik uang (Money Politik) juga ternyata menjadi masalah tersendiri dalam proses pilkades itu. Setiap calon Kades diyakini mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Dua bulan penuh sebelum Pilkades berlangsung, mereka akan mengeluarkan “biaya operasional” entah untuk jamuan makan, uang rokok, bensin atau yang lain..

“Biaya operasional” ini dianggap sebagai kewajaran. Dan diam-diam juga dinikmati masyarakat pemilih. Banyak masyarakat yang bahkan sengaja bertandang ke rumah calon Kades sekadar cari rokok atau makan. Politik uang yang lain terlihat sumbangan –sumbangan untuk pembangunan fasilitas kampung atau sembako seperti beras, gula, supermi bahkan kain sarung.

Politik uang ini bukan peristiwa asing lagi karena terjadi di banyak desa. Karena uang memegang peran penting dalam pilkades, maka sekarang banyak kades yang menolak peraturan pembatasan jabatan kades hanya lima 5 tahun, tapi 6 tahun, sebab masa yang pendek ini belum cukup untuk mengembalikan modal suksesi yang telah dikeluarkan

Apakah perpecahan antarwarga, kekerasan dan konflik serta politik uang yang muncul dalam pilkades ini akan begitu saja dibiarkan? Tentu saja tidak. Kalau mau ditangani bagaimana caranya? Yang paling ekstrem menurut saya, adalah mengembalikan lagi model demokrasi liberal “Undang-undang” itu menjadi model demokrasi pelosok. Gampangnya, kepala desa tidak lagi dipilih secara langsung tetapi dihasilkan melalui proses dialog yang sarat dengan tradisi-tradisi lokalitas seperti Rembug, Begundem atau Beriu tadi.

Saya fikir sudah saatnya memberikan kemandirian pada masyarakat desa untuk memilih madzhab demokrasinya sendiri. Jika tidak, maka kita telah merusak tatanan yang sudah nyaman menjadi tidak nyaman, yang bertetangga menjadi musuhan dan yang berkeluarga menjadi pecah belah.[]

* Mahasiswa IAIN Mataram dan Aktifis PPMI Dewan Kota Mataram

One response to “Demokrasi Pelosok

  1. wooowwwwww…………..
    ad yang laen g tuch……….
    low ad cpetan dunx di publikasiin……
    key….
    soalnya lagi banyak ne

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s