SEPOTONG DEMOKRASI DALAM POLITIK

Jika demokrasi adalah tercapainya kesejahteraan
maka politik adalah terciptanya tata kebijakan Negara
yang mempositifkan keinginan kolektivitas masyarakat (jalaluddin Rachmat)

Demokrasi seperti digagas pemikir-pemikir besar adalah memberi dan menerima, tidak serba memutlakkan, bukan juga terbatas pada demokrasi politik, tetapi juga di bidang pemenuhan hak-hak dasar (ST SULARTO dalam OPINI KOMPAS h. 7)

Dalam perpolitikan kata demokrasi banyak pemakainya, seolah-olah ia adalah kata sakti jika tak terucap di ruang publik dan tersimpan dalam memori massa maka keabsahan pemimpin di pertanyakan sebagai orang yang tak demokratis. Demokrasi kemudian merasuki relung-relung politik, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya dan sebagainya.

Tapi naïf kata demokrasi terhenti pada teatrikal kata, bukan penotalan tercapainya kolektivitas kesejahteraan yang terwakili dalam suara parlemen. Bukankah parlemen yang didiami oleh orang-orang terpilih adalah perwakilan, itu das sein lalu das solen bagaimana.
Demokrasi yang Berdinamika

Dalam dirinya sendiri demokrasi berdialektika (tesa, antitesa dan sintesa). Dialektikan dalam demokrasi menjuluri waktu yang tak terbatas. Dalam satu waktu demokrasi dihadirkan oleh Negara dengan bermacam instrumen kenegaraan dalam politik agar si politik tampil dalam wajah yang ‘manis’ bagi rakyatnya.

Demokrasi berjalin kelindan dengan politik. Aspek keterhubungan ini dapat dilihat pada apresiatifnya Negara yang mempolitikan Negara dengan kata ‘demokratis’, ‘demokrat’ dan ‘demokratisasi’. Bukan tanpa sebab kata-kata itu dipakai.

Dalam politik aspek legitimasi dari masyarakat penting agar Negara dalam menjalankan peran politiknya di dukung masyarakat. Celakanya, Negara hanya memahami demokrasi dalam bingkai politik (politicaly of frame). Lalu, dikemanakan ekonomi, hukum, budaya, pendidikan dan lainnya yang memiliki keterhubungan dengan ‘demokrasi, ‘demokratis’, ‘demokrat’, dan ‘demokratisasi’.

Jika hanya dipahami demokrasi memiliki keterhubungan semata dan hanya semata dengan politik lalu untuk apa ada peran Negara dalam membangun ekonomi yang memakmurkan dan menyejahterakan rakyat, hukum yang tegak dengan konsep ‘semua sama di mata hukum’, serta pendidikan yang membentuk jiwa demokrat.

Terpenting dalam pemaknaan demokrasi dan politik adalah berikan ruang untuk tampilnya kembali politik yang demokratisasinya di ruang publik, politisi yang berjiwa demokrat dan penegakan nilai-nilai demokrasi (democracy of value) di setiap bidang. Wallahu a’lamu bissawab.