Kebebasan Pers dan Keberpihakan Politik

Bebasnya pers, cenderung menjadi kesempatan birokrat, pengusaha dan politikus melanggengkan kekuasaannya. Kebebasan media juga menjadi kebebasan untuk dimiliki siapa saja, termasuk yang ingin menjaga kekuasaan dan keuntungan semata.

Oleh Muh. Sirul Haq

Kebebasan pers dilaksanakan bukan untuk kebebasan demi kebebasan belaka
(syamsul muarif)

Kemerdekaan pers tak dapat disangkal sebagai landasan utama terwujudnya demokrasi. Kemerdekaan pers merupakan kebutuhan riil terwujudnya pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab dan kredibel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lahirnya isu kemerdekaan pers tak terlepas dari perjuangan para wartawan untuk mewujudkan kebebasan memperoleh dan menyebarkan informasi pada masyarakat, hal ini tak terlepas dari torehan sejarah ditahun 1991 dimana para wartawan Afrika berkumpul di Windhoek, ibukota Namibia, dan menghasilkan sebuah deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Windhoek. Hari itu, 3 Mei kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebebasan Pers Se-Dunia (HKPS) atas rekomendasi UNESCO oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ditahun 1993.

Isu kemerdekaan pers kemudian bergulir ke seluruh penjuru dunia, dengan percepatan globalisasi dan tuntutan demokrasi yang menggelinding menjadi wacana global sebagai acuan terwujudnya pemerintahan demokratis di negara-negara yang masih terkungkung dengan gaya otoriter, feodal dan konseravatif. Berbagai gejolak sosial pun tak dapat dibendung, lahirlah gerakan kebebasan menuntut penumbangan pemerintahan yang menindas, korup dan lalim terhadap rakyatnya. Termasuk tuntutan membebaskan media dalam memperoleh dan menyebarkan informasi, mengkritik pemerintahan dan mendidik masyarakat, sebagai wujud kemerdekaan pers.

Demokratisasi yang bergulir di Indonesia yang beridologi Pancasila tak terlepas dari desakan pers dalam menuntut kebebasan informasi, melalui bukti sejarah reformasi rezim Soeharto tidak dapat tumbang di tahun 1998 tanpa keterlibatan pers. Bagaimana pers dalam wujud media cetak dan elektronik dengan genjarnya memberitakan kebobrokan pemerintahan Soeharto, mulai dari pelanggaran kemanusiaan, korupsi, sentralisasi kekuasaan hingga pemenjaraan kebebasan informasi lewat pengekangan pemberitaan media. Rezim orde baru tak segan melakukan pembredelan media demi menjaga kekuasaan yang korup, otoriter dan menindas rakyat. Namun, apakah kebebasan pers sekarang telah merdeka ataukah memiliki keberpihakan disisi yang lain.

Lahirnya Undang-Undang No. 40 Tentang Pers di tahun 1999, sebagai pengejawantahan kemerdekaan pers yang bebas dan bertanggungjawab. Peraturan itu sebagai landasan legal bagi media dalam memberitakan segala hal, termasuk mengkritik negara, kontrol sosial, pendidikan dan hiburan bagi masyarakat. Melaksanakan kerja-kerja jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dan media lainnya yang tertuang dalam pasal 1 butir 1 UU Pers. Kebebasan pers harus dibayar dengan kerja profesional, bertanggung jawab dan menjaga independensinya.

Pers memiliki beban moril, menjaga kepercayaan. Bekerja secara profesional berdasarkan kerja-kerja jurnalistik dengan mengindahkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang dibuat bersama oleh Dewan Pers dan seluruh elemen kewartawanan dan media. Bertanggung jawab secara hukum dengan mematuhi segala aturan hukum dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Menghilangkan keberpihakan, menjada netralitas dengan berita yang tepat, akurat dan benar serta mengkritik dan mengawasi segala bentuk ketimpangan. Pers selayaknya menjaga kebebasannya dengan tidak bertindak kebablasan.

Angin segar kebebasan pers, mengantarkan penyajian informasi cenderung lepas dan tidak terkontrol. Hak media untuk memberitakan, mendapatkan informasi dan meramunya, ternyata sangat berpengaruh terhadap kepentingan media itu sendiri. Kebebasan adalah ketakbebasan yang mengarahkan media cenderung dikritik masyarakat karena memberitakan peristiwa terkadang tidak mengindahkan norma-norma susila, pembebasan pembatasan umur komsumtif yang melahirkan tindakan anarkis di masyarakat, dan kebebasan pemilik modal dan politikus menguasai membuat kaca mata kuda dalam pemberitaan yang memihak. Media kemudian terjerat kepentingan kapital sebagai pemilik modal.

Bebasnya pers, cenderung menjadi kesempatan birokrat, pengusaha dan politikus melanggengkan kekuasaannya. Kebebasan media juga menjadi kebebasan untuk dimiliki siapa saja, termasuk yang ingin menjaga kekuasaan dan keuntungan semata. Telah menjadi rahasia umum, media di Indonesia disusupi pemilik kantong tebal untuk mendirikan dan menanamkan sahamnya. Tak ayal lagi, beberapa media kemudian membungkus berita kritik dan pengungkapan kasus-kasus kejanggalan kejahatan birokrat, pengusaha dan politikus dengan membalikkan media dengan penyajian infotaimen, sinetron dan musik yang porsinya lebih besar. Lahirlah media yang bebas, fulgar dan cenderung tidak beretika.

Perlawanan pers yang telah mendapatkan kebebasan, tanpa disadari bukan hanya perlu sebagai lembaga ke-empat penyeimbang kekuatan legislatif, yudikatif dan eksekutif yang mengontrol dan mengkritik. Tapi pers, kini memiliki lawan baru yakni pers yang memiliki keberpihakan, kepentingan dan idiologi tertentu yang cenderung merusak masyarkat. Pers idealis perlu membuat patron yang jelas, garis kerja profesional dan tindakan riil terhadap berbagai perilaku pers disisi yang lain. Merusak citra pers dengan menyembunyikan fakta, mengurangi informasi dan membesar-besarkan informasi yang membodohi, tidak bernilai berita dan tidak memiliki interest bagi masyarakat.

Pers dan Pilgub Sul-Sel

Keberpihakan pers, terutama karena kepentingan pemilik modal selayaknya dikurangi kalau perlu dihilangkan. Terkait dengan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan yang bergulir sekarang ini dan puncaknya di bulan November, menuntut keterlibatan pers dalam penyajian berita yang akurat, tidak berpihak, dan tetap kritik mengawasi segala bentuk pelanggaran proses pemilihan tersebut. Pers selayaknya melihat dari sisi kepentingan rakyat dan tidak terbawa arus kepentingan partai dan segelintir golongan yang hanya mementingkan kekuasaan.

Berbagai pelanggaran para calon yang mengkampanyekan dirinya dengan mencuri start kampanye, visi-misi yang tidak jelas, menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye, prestasi memimpin yang tidak membanggakan serta rapot merah pemerintahan para calon haruslah diberitakan dengan proporsi berimbang dan mengungkap lebih mendalam kejanggalan yang bisa merugikan rakyat lebih parah. Pers bekerja mengandalkan idealismenya dan independensinya dalam memberitakan peristiwa.

Saat ini, proses menuju orang nomor satu Sul-Sel sedang menghangat. Berbagai kalangan menjadikannya perbincangan hangat, termasuk bagaimana turut nimbrung dalam tim kampanye salah satu calon. Para calon pun kini saling mengklaim wilayah, menyatakan wilayah tertentu adalah pendukung murni dan loyal. Upaya saling membunuh karakter, menyebarkan isu bohong dan penjegalan yang mengarah pada permainan kotor terlihat secara kasat mata. Penggunaan fasilitas negara berupa kendaraan dan segala perangkat pemerintahan adalah langkah salah yang semestinya dikritik, apalagi sampai menggunakan anggaran daerah yang nota bene adalah uang rakyat sebagai dana taktis kampanye. Terselubungnya pesan-pesan kampanye melalui pengatas namaan program pemerintah dengan pemasangan baliho telah menyalahi aturan, apalagi bila itu menghabiskan uang negara yang tidak sedikit.

Media pun tak selayaknya ikut arus, dengan dikuasainya beberapa media lokal sebagai alat propaganda adalah langkah tepat menyosialisasikan diri, tapi adalah langkah salah karena media tak independen lagi dalam menyampaikan informasi. Kecenderungan berpihak pada calon yang turut menanamkan dananya di perusahaan media itu, menambah tekanan dan pesanan bagi calon tersebut untuk dikampanyekan secara rutin agar terbentuk opini publik sebagai figur yang mumpuni dan ideal. Media yang termakan kepentingan politik dan terbenam dalam permainan para politikus, menjadi lawan bagi media yang tetap mengedepankan netralitas dan profesionalisme jurnalistik.

Media yang netral dan tetap pada jalur bukan terlihat dari slogannya semata, tapi bagaimana kolom-kolom pemberitaan menyajikan berita-berita layak jual, disukai masyarakat, memiliki nilai kritik dan mengupas berbagai persoalan yang merugikan masyarakat. Media profesional menjadikan rakyat sebagai tolak ukur keberhasilan, kegagalan dan kecacatan figur yang tidak berpihak pada kepentingan orang banyak. Saat ini, media justru termakan isu yang digulirkan partai politik. Model dagang sapi, orientasi kepentingan kelompok dan hanya memikirkan keuntungan partai justru jadi pemberitaan yang dianggap laku oleh media. Apakah kemudian, partai-partai itu akan laku kalau tidak diberitakan media?

Titik persoalan inilah yang harus dicerna secara bijak oleh media ketika menuntut kemerdekaan pers dalam mengakses dan memberitakan peristiwa. Pers bebas tapi bertanggungjawab, Bijak Di Garis Tak Berpihak?

Oleh Muh. Sirul Haq (Wartawan tinggal di Makassar)

About these ads

2 responses to “Kebebasan Pers dan Keberpihakan Politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s